KUNINGAN — Proses seleksi terbuka Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Kuningan menuai kritik tajam. Di balik klaim profesionalisme dan tata kelola berbasis meritokrasi, muncul dugaan kuat bahwa proses ini justru menyimpan kepentingan tersembunyi.
“Jangan bungkus kepentingan dengan kata meritokrasi,” tegas Anggi Alamsyah, salah satu pemerhati kebijakan publik di Kuningan, Selasa (8/7/2025).
Menurutnya, biaya seleksi yang menelan anggaran hingga setengah miliar rupiah bukan jaminan atas kualitas maupun integritas hasilnya.
“Apakah hasilnya benar-benar untuk kepentingan publik, atau justru untuk aktor-aktor yang bermain di balik layar?” tanya Anggi.
