KUNINGAN – Bupati Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar, melontarkan kritik tajam terhadap jajaran dinas hingga perangkat daerah yang dinilainya lamban dan terlalu birokratis dalam menangani keluhan warga soal Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Dalam pernyataannya, Dian mengaku geram karena aduan soal Rutilahu selalu dialamatkan langsung kepadanya, seolah instansi teknis di bawahnya tak berfungsi.
“Jangan sampai semua keluhan soal Rutilahu langsung dilempar ke bupati. Dinas teknisnya mana? Camat mana? Kades harus tahu kondisi warganya,” tegas Dian, Senin (14/7/2025).
Dian membeberkan bahwa saat ini ada sekitar 4.000 rumah yang masuk kategori tidak layak huni dan masih menunggu uluran tangan pemerintah. Ironisnya, sebagian besar rumah itu dihuni oleh kelompok rentan seperti janda terlantar, lansia sebatang kara, hingga anak yatim.
“Kalau semua dikasih ya anggaran jebol. Makanya harus selektif, jangan cuma laporan dari meja. Saya juga minta ke Kepala Bappeda, jangan duduk terus. Coba turun ke bawah, lihat langsung kondisi masyarakat,” ujarnya lantang.
Salah satu contoh yang disorot adalah kasus di Desa Kedungarum. Menurut Dian, ia mendapat laporan bahwa seorang warga belum menerima bantuan Rutilahu. Namun setelah dicek, ternyata rumah warga tersebut sudah dibangun, bantuan sosial dan BPNT pun lengkap. Hanya saja, rumah tersebut kini dihuni oleh anak dari penerima awal.
“Dianya malah senang tinggal di situ, katanya di bekas kandang. Ya itu hak dia. Tapi jadi masalah kalau datanya tidak valid dan dilaporkan seolah belum dibantu,” kata Dian.
Dian menekankan bahwa penyelesaian persoalan Rutilahu tak bisa diserahkan sepenuhnya ke level kabupaten. Ia menugaskan seluruh pihak, dari Dinas Sosial, camat, hingga kepala desa untuk aktif menjemput bola, bukan menunggu keluhan datang bertubi-tubi.
“Rutilahu bukan hanya soal bangunan, tapi ini tentang keadilan sosial dan empati kita. Jangan sampai yang benar-benar butuh malah terlewat,” pungkasnya. (ali)
