KUNINGAN — Survei terbaru Jamparing Research (JR) memetakan persepsi publik terhadap potensi kerawanan praktik korupsi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kuningan. Hasilnya, beberapa instansi menempati posisi dengan tingkat kekhawatiran publik yang tinggi.
Dalam grafik hasil survei Jamparing Research bertajuk “Rangking Persepsi Publik terhadap Potensi Tingkat Kerawanan Terjadinya Praktik Korupsi pada SKPD di Kabupaten Kuningan”, Sekretariat DPRD menempati posisi puncak, dengan angka persepsi 41,30 persen atau tertinggi dibanding seluruh SKPD lain. Posisi ini mencerminkan tingginya tingkat kekhawatiran publik terhadap transparansi dan tata kelola layanan.
Di bawah Sekretariat DPRD, Dinas Sosial (Dinsos) berada di peringkat kedua dengan 36,50 persen, menunjukkan kekhawatiran signifikan terkait tata kelola program bantuan sosial yang kerap berinteraksi langsung dengan masyarakat. Menyusul Bappenda (30,85 persen), Inspektorat (30,40 persen), dan Dinas Perhubungan (30,29 persen), yang masing-masing masuk lima besar instansi yang dipersepsikan paling rawan praktik tidak sehat.
Kelima lembaga tersebut memiliki kesamaan intensitas layanan tinggi, dan interaksi langsung dengan warga. Ini menjadi pemicu utama munculnya persepsi negatif.
Beberapa instansi lain berada pada posisi menengah dalam pemetaan survei Jamparing Research. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencatat 27,80 persen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) 27,39 persen, serta Dinas Kesehatan (Dinkes) 26,68 persen. Angka-angka tersebut menunjukkan persepsi bahwa sektor pendidikan dan kesehatan masih menghadapi tantangan tata kelola, meski tidak setinggi puncak peringkat.
Sementara itu, instansi dengan persepsi kerawanan relatif rendah antara lain Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarsipus) dengan 11,76 persen, DPPKBP3A (16,33 persen), Diskominfo (16,80 persen), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) 17,37 persen. Rendahnya angka ini menandakan bahwa publik cenderung lebih percaya pada layanan di instansi-instansi tersebut.
Survei persepsi publik memang bersifat subjektif, namun data ini merepresentasikan kegelisahan yang nyata di tengah masyarakat. Begitu pesan yang terkandung dalam angka-angka survei tersebut. sebuah panggilan bagi pemerintah daerah untuk berbenah secara nyata dan segera. (ali)
