“Kemana peran Komisi 1? Seharusnya Komisi 1 segera bertindak dan memastikan bahwa proses open bidding Sekda dilakukan dengan transparan dan adil. Pemilihan Sekda harus didasarkan pada kompetensi dan integritas, bukan pada kepentingan politik semata,” tegas Sandy, Rabu (20/8)
Selain menyoroti aspek transparansi, HMI juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran sebesar Rp 400 juta yang dialokasikan untuk proses open bidding tersebut. Menurut Sandy, jumlah biaya itu jangan terkesan dengan mudah dihamburkan tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi, lanjutnya, pada saat yang sama pemerintah sedang melakukan efisiensi di berbagai bidang.
“Kita tidak ingin Kabupaten Kuningan membuang-buang anggaran sebesar Rp 400 juta atau bahkan lebih hanya untuk proses open bidding yang sebelumnya sudah dilaksankaan dan tahapannya sesuai prosedur. DPRD harus memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.
HMI berharap DPRD Kabupaten Kuningan, khususnya Komisi 1, dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan maksimal. Langkah cepat dan tegas dari DPRD dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses seleksi Sekda sekaligus menjaga wibawa pemerintahan Kabupaten Kuningan.
“Kami sebagai masyarakat menantikan langkah nyata dari wakil kami di DPRD terutama Komisi 1 menyelesaikan polemik ini. Harus hadir demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya. (Icu)
