Sujarwo menilai, pengambil kebijakan di lingkup Pemkab Kuningan harus berani mengambil langkah berimbang. Jika TPP dipotong demi efisiensi, maka anggaran yang bersifat politis seperti Pokir juga harus dirasionalisasi. “Kalau tidak, ya wajar kalau nanti muncul kecemburuan sosial dan distrust terhadap pengelolaan anggaran,” tambahnya.
Hingga kini, Pemkab belum mengumumkan berapa besar potongan yang akan diberlakukan. Namun sumber internal menyebut, skenario pemangkasan sudah dibahas intensif antara TAPD dan BPKAD. Besarnya kemungkinan masih jauh dari cukup untuk menambal kekurangan anggaran, tapi dianggap langkah penyelamat jangka pendek.
Sementara itu, kalangan birokrat mulai ramai membicarakan kabar ini di grup-grup WhatsApp. Sebagian mulai menyuarakan kekecewaan, sebagian lagi memilih diam sambil berharap solusi lain muncul di menit akhir.
Bagi pemerintahan baru, ini mungkin jadi langkah sulit yang harus diambil. Namun seperti kata Mang Ewo, “Keadilan itu bukan hanya soal angka, tapi siapa yang diminta mengalah, dan siapa yang terus nyaman di balik sistem.” (ali)
