“TPP adalah bagian penting dalam menunjang kebutuhan hidup ASN dan keluarganya. Penundaan ini sangat berdampak, baik pada sektor pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian lokal,” ujar Beni.
Trisman Supriatna menambahkan, audiensi tersebut juga menjadi sarana mempererat koordinasi antara DP KORPRI dan pemerintah daerah.
Menanggapi keluhan ASN, Pj Bupati Agus Toyib menyampaikan empati dan menjelaskan kondisi keuangan daerah yang masih belum ideal.
“Sebetulnya saya sedih dengan kondisi seperti ini. Tapi aspirasi dari KORPRI akan kami jadikan bahan pertimbangan kebijakan ke depan. Saya akan upayakan agar minimal satu bulan lagi dari sisa yang tertunda bisa segera dibayarkan,” ungkapnya.
Pemerintah daerah menargetkan pencairan TPP Desember akan dilakukan pada minggu pertama Januari 2025, bergantung pada arus kas daerah yang tersedia. (ali)
