KUNINGAN – Di balik panggung seremoni peluncuran buku “100 Hari Pertama Kerja Dian-Tuti” yang digelar meriah, terselip ironi tajam yang mencabik nurani. Dengan anggaran mencapai Rp 100 juta, buku yang mestinya menjadi dokumentasi kinerja justru menuai badai kritik.
Bukan hanya karena angka yang fantastis, melainkan karena momentum peluncurannya beradu dengan fakta getir, Kuningan masih masuk dalam daftar daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem di Jawa Barat.
Rilis buku itu memantik gelombang kekecewaan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari LSM Frontal, yang menilai langkah Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai bentuk “pesta pora birokrasi” di atas derita rakyat.
“Ini menunjukkan ketimpangan kebijakan dan ketidakpekaan terhadap kondisi riil masyarakat,” kata Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, Rabu (18/6/2025)
Menurut Uha, publik layak bertanya, untuk apa buku senilai Rp 100 juta itu dibuat? Di saat banyak sekolah rusak, jalan berlubang, dan warga yang bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, pengadaan buku tersebut terasa janggal.
“Jangan-jangan buku ini hanya dibaca oleh segelintir ASN. Bagaimana masyarakat umum bisa memahami isinya? Adakah distribusi menyeluruh? Atau hanya jadi pajangan elitis?” ujarnya.
