KUNINGAN — Di penghujung tahun 2025, saat banyak orang sibuk merencanakan pesta kembang api dan perayaan pergantian kalender, sebuah peringatan keras justru meletup dari bibir Ustadz Luqman Maulana. Aktivis sosial sekaligus tokoh keagamaan Kabupaten Kuningan ini tidak sedang bicara soal seremoni, melainkan soal “keretakan” moral yang ia anggap tengah mengancam fondasi daerah jika para elite, baik ulama maupun umara abai terhadap amanah.
Pesan reflektif ini disampaikan Luqman sebagai tamparan bagi para pemangku kebijakan di Kuningan. Ia mengingatkan bahwa nasib ribuan rakyat di bawah kaki Gunung Ciremai ini bukan ditentukan oleh megahnya proyek fisik atau angka-angka statistik pertumbuhan ekonomi semata, melainkan oleh integritas nurani dua kelompok strategis, mereka yang memegang kitab suci dan mereka yang memegang stempel kekuasaan.
Luqman menarik garis tegas dengan mengutip sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang legendaris dalam khazanah pemikiran Islam. Pesannya jelas, kualitas sebuah peradaban ditentukan oleh dua golongan manusia. Jika mereka baik, maka baiklah seluruh masyarakat; namun jika mereka rusak, maka hancurlah segalanya.
“Dua golongan itu adalah para ulama dan para pemimpin. Ulama sebagai penjaga moral dan pemimpin sebagai pemegang kendali kebijakan. Jika ulama sudah mulai menggadaikan nurani demi kenyamanan politik, dan pemimpin mulai menyalahgunakan kewenangan demi syahwat kekuasaan, maka kehancuran moral hanyalah soal waktu,” ujar Luqman Senin, (29/12/2025)
Bagi Luqman, ulama seharusnya menjadi kompas kebenaran, bukan hanya tukang stempel untuk membenarkan kebijakan penguasa yang problematik. Di sisi lain, pemimpin harus bertindak atas dasar rasa takut kepada Tuhan, bukan sekadar takut pada kehilangan jabatan atau elektabilitas.
Luqman menyoroti dinamika pembangunan di Kuningan yang terkadang terlalu berorientasi pada target jangka pendek. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan public, baik itu soal tata ruang, lingkungan, hingga keadilan social memiliki jejak yang akan dirasakan hingga ratusan tahun ke depan. Ia menyentil agar para pejabat daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan yang bersifat “kosmetik”, namun justru melupakan kelestarian alam dan hak-hak generasi mendatang.
“Jabatan itu hanya mampir sebentar. Tapi keputusan yang Anda buat hari ini, jika salah, akan membebani anak cucu kita puluhan tahun lagi,” tegasnya. Ia menekankan bahwa setiap keputusan harus lahir dari rasa malu kepada rakyat dan kesadaran bahwa alam pun punya hak untuk dilindungi.
Menutup pesannya, Luqman mengajak para pemimpin di Kabupaten Kuningan untuk menjadikan akhir tahun sebagai momentum muhasabah atau evaluasi diri yang radikal. Ia menuntut adanya keberanian dari para pemimpin untuk mengakui kekeliruan kebijakan dan memperbaiki niat dalam berkuasa.
“Jika ulama dan pemimpin berjalan seiring dalam kebaikan, tidak saling menyandera dalam kepentingan pragmatis, maka rakyat akan tenang. Masa depan Kuningan yang adil dan lestari hanya bisa dicapai jika moralitas menjadi panglima, bukan nafsu politik semata,” pungkas Luqman.
Di tengah hiruk-pikuk kondisi Kabupaten Kuningan yang kian kompetitif, suara Luqman menjadi pengingat sunyi. Bahwa di balik megahnya kursi kekuasaan, ada pertanggungjawaban besar yang menanti di pengadilan Sejarah dan pengadilan Tuhan kelak. Kini, bola panas ada di tangan para pemimpin dan tokoh agama Kuningan, akankah mereka menjadi penentu arah moral yang lurus, atau justru menjadi bagian dari kerusakan yang dirisaukan itu? (ali)