KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena prestasi, tetapi karena muncul wacana akan digelar kembali open bidding untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).
Yang menjadi perbincangan, jauh sebelumnya sudah pernah dilakukan mekanisme yang sama. Bahkan sudah menghasilkan tiga nama secara berurutan dan diumumkan ke publik. Tidak sedikit uang rakyat yang dipakai untuk proses itu, jumlahnya nyaris tembus 500 juta atau setengah milyar rupiah.
“Sekarang mau dilakukan open bidding lagi untuk tujuan yang sama. Sementara tidak ada kejelasan terhadap hasil open bidding yang sebelumnya dilakukan secara resmi oleh pemerintah daerah. Ini penghinaan terhadap akal sehat,” tutur aktivis Pemuda Muhammadiyah Kuningan, Sadam Husen, Sabtu (5/7)
Menurutnya, yang lebih menyedihkan ketika diketahui bahwa proses open bidding tersebut menghabiskan anggaran rakyat hampir setengah miliar rupiah. Dana yang tidak kecil itu, apalagi dalam situasi fiskal daerah yang serba terbatas, tidak selayaknya dihabiskan untuk menutupi hasrat pribadi atau golongan.
“Prosesnya juga sudah melibatkan panitia seleksi, lembaga assessment, uji kompetensi, dan publikasi. Semua dilakukan atas nama transparansi dan profesionalisme. Jika dilakukan ulang, ini pemborosan,” tuturnya.
Sadam juga menyayangkan ada pelaksanaan open bidding tetapi hasilnya tidak dipakai. Menurutnya, jika benar kemudian akan dilakukan open bidding ulang, maka tahapan tersebut dinilai sebagai formalitas untuk mengelabui publik, sementara jabatannya tetap saja dibagi-bagi atas dasar kedekatan dan kompromi politik.
“Di mana tanggung jawab Bupati terhadap uang rakyat yang telah digunakan? Apakah proses seleksi ini akan dikubur diam-diam hanya karena hasilnya tak sesuai keinginan elite tertentu?” tanyanya.
Sadam menegaskan, pertanyaan-pertanyaan publik tersebut tidak bisa didiamkan. Para pihak harus mengambil sikap dan peduli dengan kondisi Kuningan saat ini. Bukan sekadar perkara administrasi jabatan, menurut Sadam, kondisi itu menjadi panggilan untuk mewujudkan integritas pemerintahan dan moral pengelolaan anggaran.
“Kami mendesak Bupati Kuningan untuk bicara jujur di hadapan publik. Pertama, bagaimana status hasil open bidding Sekda yang sudah selesai dilakukan? Kedua, apakah akan ditindaklanjuti atau diam-diam dibatalkan? dan ketiga, siapa yang akan bertanggung jawab atas anggaran hingga setengah miliar yang telah dihabiskan?” ungkapnya lagi.
Jika tidak ada jawaban yang jelas, lanjut Sadam, sangat wajar dan sebuah keharusan jika publik menilai bahwa dinamika itu merupakan manuver politik yang mencederai semangat meritokrasi dan reformasi birokrasi yang selama ini didengungkan.
Menurutnya, sudah terlalu lama masyarakat Kuningan jadi penonton atas drama birokrasi yang tak pernah selesai. Kali ini saatnya publik bersuara dan mendesak agar jalannya pemerintahan tidak dikendalikan oleh kompromi dan korup nilai, tetapi oleh komitmen pada keadilan dan akuntabilitas. (Ceng)
