KUNINGAN – Penolakan terhadap rencana pengembangan energi panas bumi (Geotermal) di Kabupaten Kuningan mendapat dukungan dari massa aksi asal Cirebon. Mereka bergabung dalam aksi yang digelar di depan Pendopo Kuningan, Senin, (5/10/2026).
Keterlibatan warga ke dalam aksi tersebut membawa kekhawatiran terhadap potensi dampak lingkungan, khususnya persoalan ketersediaan air.
Salah seorang peserta aksi dari Cirebon, Noer Fahmiatul Ilmiah, mengatakan keterlibatan warga Cirebon dalam aksi tersebut tidak terlepas dari kondisi wilayah Cirebon yang menurutnya tengah menghadapi persoalan kekeringan.
“Dampaknya kita banyak kekeringan, kemudian banyak juga desa-desa yang terdampak, khususnya pertanian dan lain-lain,” ujar Noer.
Menurutnya, persoalan air menjadi perhatian utama karena wilayah Kuningan berada di kawasan hulu yang memiliki keterkaitan dengan wilayah di bawahnya, termasuk Cirebon. Ia khawatir aktivitas pengeboran untuk pengembangan geotermal gunung Ciremai dapat semakin menekan ketersediaan air.
“Sekarang saja kami di Cirebon kekeringan, apalagi nanti ketika ada geotermal,” katanya.
Noer juga menyoroti kebutuhan air dalam proses pengeboran sumur panas bumi. Ia menyebut adanya kekhawatiran apabila aktivitas tersebut dilakukan pada sejumlah titik pengeboran sekaligus.
“Karena penggalian itu butuh ribuan liter untuk menggali ke dalam. Itu satu pengeboran satu sumur, sedangkan ada tiga titik, tiga sumur,” ujarnya.
Kekhawatiran tersebut, lanjut Noer, menjadi salah satu alasan kelompoknya memilih bergabung dengan aksi di Kuningan. Menurutnya, persoalan lingkungan di wilayah hulu dinilai memiliki konsekuensi terhadap masyarakat di wilayah lain yang berada dalam satu kawasan hidrologis.
Selain persoalan air, massa dari Cirebon juga menyatakan sikap penolakan terhadap pengembangan geotermal di sejumlah wilayah yang mereka ketahui masuk dalam rencana pengembangan panas bumi.
Noer menyebut beberapa lokasi yang menjadi perhatian, di antaranya Pejambon, Desa Sukamukti, Sangkanurip, Ciamis Manis, hingga wilayah Subang.
“Ya tetap menolak. Apa pun itu, geotermal itu kami tolak,” tegasnya.
Keterlibatan massa Cirebon dalam aksi di Kuningan juga disebut sebagai bagian dari upaya membangun konsolidasi antarkelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan. Noer mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan dan tindak lanjut dari gerakan di Kuningan sebelum menentukan langkah berikutnya.
Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan adanya aksi lanjutan di Cirebon. “Insya Allah kami ada tindak lanjutnya,” ujarnya ketika ditanya mengenai kemungkinan aksi di Cirebon.
Ia menambahkan, kelompok dari Cirebon juga telah melakukan sejumlah kajian terkait isu geotermal dengan merujuk pada berbagai jurnal dan bahan kajian lainnya. Ke depan, mereka berencana memperluas kajian dengan mendatangi sejumlah wilayah yang masuk dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).
Baginya, persoalan geotermal bukan hanya menyangkut keberadaan proyek energi di satu wilayah, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya air dan kehidupan masyarakat di kawasan yang lebih luas.***
