Isu kesejahteraan perangkat desa turut mencuat. Status mereka membuat keluarga tidak bisa mengakses program seperti KIS dan KIP. Di sisi lain, layanan kesehatan seperti Mobile JKN dinilai menyulitkan warga lanjut usia. Kebutuhan mobil siaga desa pun kembali diingatkan, terutama karena akses ke fasilitas kesehatan terbilang jauh.
Dalam forum itu juga menyoroti hambatan perizinan Koperasi Desa Merah Putih akibat sistem OSS yang sering error dan proses NIB yang masih harus manual. Program UMKM dinilai perlu diperkuat dengan pelatihan berbasis desa agar warga memiliki alternatif ekonomi. Selain itu, Program Makanan Bergizi (MBG) diminta dievaluasi, baik dari aspek perizinan, distribusi, keamanan pangan, hingga keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil di desa.
Menutup pertemuan, Ika Siti Rahmatika berjanji meneruskan seluruh aspirasi ke tingkat provinsi. “Masalah dasar seperti pangan, layanan kesehatan, dan akses bantuan tidak boleh berlarut. Negara harus hadir,” ujarnya. (ali)
