KUNINGAN — Nada keresahan terdengar berulang dalam forum Kegiatan DPRD Mengabdi, Dialog Wakil Rakyat Tahun 2025 bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Ika Siti Rahmatika. Bertempat di Resto Rageman, Minggu, (19/10/2025), warga dari berbagai desa menyampaikan unek-unek yang selama ini seperti tak pernah menemukan pintu jawaban diantaranya bantuan sosial amburadul, status BPJS berubah mendadak, hingga kondisi jalan desa yang tak kunjung pulih dari kerusakan.
Dialog dimulai dari keluhan pelaku UMKM. Minimnya akses permodalan membuat banyak usaha mikro di desa berhenti bergerak. “Kami butuh modal ringan. Kalau tidak dibantu, ekonomi desa mandek,” ujar seorang pelaku usaha kecil.
Ika menanggapi dengan nada hati-hati, “Saya memahami situasi ini. UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Saya akan komunikasikan agar skema pembiayaan lebih ramah bagi pelaku usaha kecil,” katanya.
Keluhan merembet ke infrastruktur. Warga memprotes perbaikan jalan yang justru dilakukan saat musim hujan, sehingga kualitas pekerjaan tidak bertahan lama. Ika hanya mengangguk pelan mendengar protes keras itu. “Saya catat. Soal penjadwalan dan prioritas pekerjaan, ini harus kita evaluasi bersama pemerintah daerah. Aspirasi ini akan saya kawal,” ujarnya.
Isu berikutnya lebih emosional yaitu soal kartu BPJS warga tiba-tiba nonaktif atau berubah status tanpa pemberitahuan. “Tahu-tahu kartu tidak bisa dipakai. Kami bingung harus mengadu ke mana,” ujar seorang warga.
