KUNINGAN — Nada keresahan terdengar berulang dalam forum Kegiatan DPRD Mengabdi, Dialog Wakil Rakyat Tahun 2025 bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Ika Siti Rahmatika. Bertempat di Resto Rageman, Minggu, (19/10/2025), warga dari berbagai desa menyampaikan unek-unek yang selama ini seperti tak pernah menemukan pintu jawaban diantaranya bantuan sosial amburadul, status BPJS berubah mendadak, hingga kondisi jalan desa yang tak kunjung pulih dari kerusakan.
Dialog dimulai dari keluhan pelaku UMKM. Minimnya akses permodalan membuat banyak usaha mikro di desa berhenti bergerak. “Kami butuh modal ringan. Kalau tidak dibantu, ekonomi desa mandek,” ujar seorang pelaku usaha kecil.
Ika menanggapi dengan nada hati-hati, “Saya memahami situasi ini. UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Saya akan komunikasikan agar skema pembiayaan lebih ramah bagi pelaku usaha kecil,” katanya.
Keluhan merembet ke infrastruktur. Warga memprotes perbaikan jalan yang justru dilakukan saat musim hujan, sehingga kualitas pekerjaan tidak bertahan lama. Ika hanya mengangguk pelan mendengar protes keras itu. “Saya catat. Soal penjadwalan dan prioritas pekerjaan, ini harus kita evaluasi bersama pemerintah daerah. Aspirasi ini akan saya kawal,” ujarnya.
Isu berikutnya lebih emosional yaitu soal kartu BPJS warga tiba-tiba nonaktif atau berubah status tanpa pemberitahuan. “Tahu-tahu kartu tidak bisa dipakai. Kami bingung harus mengadu ke mana,” ujar seorang warga.
Ika kembali menenangkan forum. “Layanan kesehatan adalah hak dasar. Perubahan status tidak boleh dilakukan tanpa sosialisasi. Saya akan sampaikan khusus kepada BPJS dan dinas terkait,” ucapnya.
Masalah bansos juga kembali menegangkan suasana forum. Warga menuding penyaluran bantuan masih jauh dari tepat sasaran yang mampu menerima, yang miskin terlewat. “Kami mohon verifikasi dan validasi dilakukan sungguh-sungguh,” kata peserta forum lainnya.
Ika membalas dengan suara rendah, “Saya kirimkan aspirasi ini apa adanya. Negara tidak boleh salah melihat siapa yang berhak,” ungkapnya lagi.
Dialog ditutup dengan kegelisahan soal pendidikan. Beberapa peserta Kartu Indonesia Pintar dinonaktifkan akibat perubahan kriteria. “Ini menyangkut masa depan anak-anak,” ujar warga. Ika menanggapi, “Program pendidikan wajib memastikan tidak ada anak yang putus sekolah. Saya akan cek jalur koordinasinya,” ujar Ika.
Forum itu usai, tetapi nada yang tertinggal jelas yaitu warga hanya ingin negara hadir, bukan sekedar menjawab, mencatat, atau meminta warga bersabar tanpa perubahan. (ali)
