KOTA TASIK – Arah politik PDI Perjuangan di Kabupaten Kuningan kembali menemukan porosnya. Melalui Konferensi Cabang (Konfercab) yang digelar di Kota Tasikmalaya pada Senin (8/12/2025), Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan resmi menetapkan Nuzul Rachdy sebagai Ketua DPC PDIP Kuningan periode 2024–2029. Keputusan itu mengukuhkan kembali posisi Zul sapaan Akrab Nuzul Rachdy, yang kini juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kuningan, sebagai nakhoda utama partai berlambang banteng moncong putih di Kabupaten Kuningan.
Penetapan tersebut disampaikan langsung dalam forum resmi Konfercab Zona Priangan Timur setelah DPP menerbitkan rekomendasi final. Selain mengokohkan Nuzul di posisi ketua, DPP ikut menempatkan Tresnadi sebagai sekretaris dan Muhamad Ridho Suganda yang juga mantan Calon Bupati (Cabup) Kuningan sebagai bendahara. Formasi KSB baru ini sekaligus menjadi sinyal konsolidasi partai dalam menghadapi siklus politik lima tahun mendatang.
Usai diumumkan sebagai ketua, Nuzul menegaskan bahwa dinamika internal berlangsung tanpa gejolak berarti. Rumor adanya ketegangan hingga walkout langsung ia bantah. Menurutnya, seluruh proses berjalan cair, penuh kekeluargaan, dan sejalan dengan kultur gotong royong yang menjadi nafas PDI Perjuangan.
“Alhamdulillah, internal kita sangat kondusif. Tidak ada walkout, tidak ada friksi. Semua kader tegak lurus terhadap keputusan DPP,” ujarnya selepas sidang pleno yang kemudian dilanjutkan pelantikan.
Sebagai ketua, Zul memastikan bahwa proses penyusunan struktur tidak akan menjadi arena eliminasi politik. Tokoh-tokoh yang sebelumnya masuk bursa calon ketua, termasuk Rana Suparman, tetap akan diakomodasi dalam komposisi strategis.
Kepengurusan baru DPC PDIP Kuningan berisi 21 fungsionaris yang merupakan kolaborasi antara pengurus petahana, perwakilan PAC, hingga sekitar 70 persen kader Fraksi PDIP di DPRD Kuningan. Unsur profesional dan akademisi juga ikut disiapkan sebagai upaya memperluas perspektif dan kapasitas organisasi. Zul menegaskan bahwa amanat partai terkait keterwakilan perempuan wajib dipenuhi.
“Minimal tujuh dari 21 pengurus harus perempuan. Ini instruksi organisasi yang tidak boleh ditawar,” tegasnya.
