JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani angkat suara soal temuan mencengangkan yang mengungkap sebanyak 571 ribu penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi terlibat dalam transaksi judi online.
Ia meminta pemerintah segera melakukan penelusuran mendalam dan validasi data secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahan kebijakan yang merugikan rakyat kecil.
“Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan hati-hati dan ditelusuri secara tuntas. Validasi data sangat penting agar jangan sampai masyarakat rentan yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dua kali,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (9/7/2025).
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa data tersebut ditemukan usai Kemensos mencocokkan 28,4 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta data pemain judi online dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Hasilnya, 571 ribu nama penerima bansos muncul dalam 7,5 juta transaksi judi online dengan total nilai fantastis mencapai Rp 957 miliar.
Pentingnya Verifikasi dan Perlindungan Data
Meski demikian, Puan menegaskan bahwa data dari PPATK harus digunakan sebagai dasar awal verifikasi, bukan sebagai keputusan final untuk memutus bantuan.
“Bisa jadi memang ada penerima bansos yang benar-benar terlibat. Tapi bisa juga ada yang tidak tahu menahu dan datanya disalahgunakan. Pemerintah harus menelusuri ini secara tuntas dan berkeadilan,” tegasnya.
Puan juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan data pribadi menunjukkan lemahnya sistem keamanan data nasional, terutama dalam pengelolaan bantuan sosial dan data kependudukan.
“Kalau NIK bisa dipakai orang lain untuk transaksi judi online, berarti sistem perlindungan data kita masih kurang. Ini harus dibenahi,” ujarnya.
Bansos Harus Tepat Sasaran, Bukan Jadi Celah Pelanggaran
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran bansos.
Menurutnya, pemerintah harus menjamin bansos hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Bansos itu untuk rakyat miskin dan rentan. Kalau malah dipakai untuk praktik ilegal seperti judi online, itu jelas menyimpang dari tujuan utamanya. Maka proses verifikasi betul-betul harus ketat agar tepat sasaran,” jelas Puan.
Ia menambahkan, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu bersinergi membongkar jaringan judi online secara menyeluruh, termasuk jalur transaksi keuangan, rekening palsu, hingga pelaku jual beli data pribadi.
“Sudah saatnya penanganan judi online tidak hanya di permukaan. Ini menyangkut moral, ekonomi rumah tangga, keamanan data, dan tatanan sosial,” tutupnya.
Sumber : dpr.go.id
