JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani angkat suara soal temuan mencengangkan yang mengungkap sebanyak 571 ribu penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi terlibat dalam transaksi judi online.
Ia meminta pemerintah segera melakukan penelusuran mendalam dan validasi data secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahan kebijakan yang merugikan rakyat kecil.
“Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan hati-hati dan ditelusuri secara tuntas. Validasi data sangat penting agar jangan sampai masyarakat rentan yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dua kali,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (9/7/2025).
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa data tersebut ditemukan usai Kemensos mencocokkan 28,4 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta data pemain judi online dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Hasilnya, 571 ribu nama penerima bansos muncul dalam 7,5 juta transaksi judi online dengan total nilai fantastis mencapai Rp 957 miliar.
Pentingnya Verifikasi dan Perlindungan Data
Meski demikian, Puan menegaskan bahwa data dari PPATK harus digunakan sebagai dasar awal verifikasi, bukan sebagai keputusan final untuk memutus bantuan.
“Bisa jadi memang ada penerima bansos yang benar-benar terlibat. Tapi bisa juga ada yang tidak tahu menahu dan datanya disalahgunakan. Pemerintah harus menelusuri ini secara tuntas dan berkeadilan,” tegasnya.
Puan juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan data pribadi menunjukkan lemahnya sistem keamanan data nasional, terutama dalam pengelolaan bantuan sosial dan data kependudukan.
