Korwil SPPI Kuningan Tanggapi Wacana Dapur MBG di Sekolah dan Cara Jurnalis Liputan

KUNINGAN – Koodinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Kuningan, Nisa Rahmi, angkat bicara soal wacana dapur MBG di sekolah dan prosedur liputan berita.

Wacana dapur MBG di kantin sekolah mencuat seiring dengan dinamika dan temuan kasus keracunan karena pelaksanaan MBG. Banyak yang menilai, resiko pengolahan makanan di kantin sekolah lebih kecil jika dibanding dapur MBG yang dikelola yayasan atau pihak lain sejenisnya.

Bahkan, mengenai hal itu sempat dilontarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pihaknya mengusulkan kepada sekolah yang mencapai sebanyak 1.000 siswa agar memiliki dapur dalam mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
‎
‎KDM menilai bahwa langkah tersebut dapat menekan biaya distribusi makanan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru di lingkungan sekolah, termasuk orang tua siswa bisa berperan aktif menjaga kualitas makanan yang disajikan.
‎
Menurut Nisa, jika wavana publik tetmasuk usulan KDM tersebut diamini, maka harus ada mekanisme baru yang mengatur standar pengelolaan dapur sekolah. Mulai dari sumber daya manusia yang mengelola, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga aspek kebersihan dan keamanan pangan.‎
‎
‎”Kalau usulan tersebut, pastinya bakal ada mekanisme baru, bahkan sempet dibahas bersama Pak Gubernur, dan itupun masih dalam obrolan selanjutnya terkait mekanisme dan sebagainya,” ujarnya, Kamis (2/10) di BKPSDM Kuningan.
‎
‎Kemudian, Nisa juga menjelaskan terkait sekolah yang belum tersentuh oleh program utama Presiden Prabowo itu. Menurutnya, sekolah yang belum tersentuh sedang dalam proses sinkronisasi penerima manfaat.
‎
‎”Kami sudah membentuk Koordinator Kecamatan, itu nanti ada pemerataan penerima manfaat. Jadi Insyaallah semua sekolah yang ada di Kuningan akan merasakan MBG yang dikoordinir oleh Korcam masing-masing,” tambahnya.
‎
‎Tidak hanya itu, Ia juga menjelaskan terkait langkah-langkah jurnalis ketika liputan ke dapur MBG. Menurutnya ada prosedural yang harus di tempuh olrh setiap jurnalis supaya liputannya diterima.
‎
‎”Kalau untuk peliputan SPPG, memang harus bersurat dulu ke BGN pusat. Nanti ada surat balasan dari BGN pusat ke daerah untuk menentukan diizinkan atau tidaknya,” pungkasnya. (Icu)