KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan berkomitmen memperkuat pendapatan daerah di tengah tekanan fiskal yang kian ketat. Dalam rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD 2026, Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, menegaskan fokus utama pemerintah tahun depan adalah meningkatkan atau memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menata belanja agar lebih efisien.
Pernyataan itu disampaikan Bupati sebagai jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Golkar, yang menyoroti ketergantungan fiskal Kuningan terhadap dana transfer pusat. Dimana Fraksi Golkar meminta agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan retribusi kesehatan dan pajak kendaraan, tapi mencari sumber pendapatan baru yang lebih berkelanjutan.
“Terima kasih atas masukan Fraksi Golkar. Kami sepakat bahwa PAD perlu diperkuat agar kemandirian fiskal daerah semakin kokoh,” ujar Dian di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (15/10/2025).
Dalam Nota Keuangan Raperda APBD 2026, pemerintah menargetkan PAD sebesar Rp475,04 miliar, naik sekitar 10 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan itu, kata Dian, bukan sekedar proyeksi optimistik, tetapi hasil dari langkah nyata memperluas basis pajak dan retribusi.
Namun, realitasnya struktur PAD Kuningan masih didominasi oleh sektor kesehatan. Retribusi dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti RSUD 45, RSU Linggarjati, dan sejumlah puskesmas diperkirakan mencapai Rp190,72 miliar, atau hampir 40 persen dari total PAD. Sementara retribusi dari sektor non-kesehatan hanya menyumbang sekitar Rp28,52 miliar.
Fraksi Golkar menilai komposisi seperti ini tidak ideal. “Kita tidak bisa terus bergantung pada pendapatan rumah sakit. Harus ada diversifikasi,” kata salah satu juru bicara fraksi dalam sidang Paripurna sebelumnya.
Menanggapi hal itu, Dian mengakui perlunya reposisi sumber pendapatan daerah. Ia menyebut strategi intensifikasi pajak, optimalisasi aset, dan digitalisasi retribusi sebagai langkah konkret yang tengah disiapkan. “Kita akan perbaiki tata kelola agar PAD meningkat tanpa membebani masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, dikatakan Dian, transfer dana dari pemerintah pusat, baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH), mengalami penurunan tajam sekitar Rp111 miliar atau 25 persen dibanding tahun 2025. Kondisi itu membuat ruang fiskal Kuningan semakin terbatas dan memaksa pemerintah menata ulang prioritas anggaran.
