KUNINGAN – Gelombang industrialisasi yang kian deras di Jawa Barat memicu respons kritis dari kalangan pemuda. Pertemuan antara perwakilan Pemuda Kuningan dengan Staf Khusus Kementerian ESDM Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis baru-baru ini mengerucut pada satu desakan sentral yaitu Negara harus memastikan keseimbangan alam tetap menjadi fondasi, bukan korban, di tengah ambisi pembangunan.
Muhammad Hanif, Wakil Ketua KNPI Kuningan Bidang Kajian Publik sekaligus Ketua BAPORA MPC Pemuda Pancasila Kuningan, adalah aktor di balik pertemuan tersebut. Ia membawa kekhawatiran daerah, khususnya Kuningan yang kental dengan potensi alam, terhadap laju proyek-proyek industri yang seringkali mengabaikan aspek keberlanjutan.
Dalam diskusi di Jakarta, Hanif menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh menjadi dalih untuk menyingkirkan komitmen ekologis. Ia melihat, Indonesia kini berada pada fase penting, di mana dorongan industrialisasi sebagai motor pertumbuhan justru menimbulkan ancaman serius bagi ruang hidup masyarakat, terutama di daerah yang rawan eksploitasi sumber daya.
“Perubahan adalah keniscayaan, tapi kerusakan alam perlu kita minimalisir di tengah maraknya industrialisasi yang dilakukan oleh negara,” ujar Hanif. Ia menyayangkan kecenderungan pemerintah yang kerap mengedepankan aspek percepatan ekonomi, sementara pendekatan ekologis tidak selalu ditempatkan sebagai fondasi awal dalam proses perencanaan proyek.
Hanif mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk memperkuat environmental balancing framework dalam setiap agenda pembangunan industri. Kerangka ini, menurutnya, harus melampaui sekadar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang bersifat administratif belaka.
“Kerangka ini harus menjadi pendekatan menyeluruh yang menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai syarat utama sebelum keputusan politik diambil,” tegasnya.
Ia khawatir, jika kerangka keseimbangan ini lemah, proyek-proyek besar di Kuningan atau Jawa Barat akan berjalan tanpa pertimbangan mendalam mengenai daya dukung lingkungan. Hanif meminta jaminan bahwa setiap proyek industri tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga memenuhi rasa aman ekologis bagi masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sumber daya alam lokal.
Muhammad Hanif juga menyoroti pentingnya transparansi kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat, pemuda, dan organisasi kepemudaan menjadi krusial agar pengambilan kebijakan tidak berjalan dalam ruang tertutup.
Pola pembangunan yang tidak transparan, sebutnya, justru akan memperbesar potensi konflik agraria, degradasi lingkungan, hingga hilangnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber kehidupan. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya keterbukaan data, konsistensi kajian lingkungan yang komprehensif, serta komitmen pada prinsip sustainable development.
Pertemuan dengan Stafsus ESDM ini menjadi momentum bagi BAPORA MPC PP Kuningan dan KNPI untuk memperluas jaringan advokasi, menempatkan isu ekologis sebagai agenda strategis anak muda. Hanif menilai, pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus berada di garis depan mengawal arah pembangunan.
“Kita perlu memastikan generasi muda menjadi mitra kritis pemerintah. Bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk memastikan pembangunan itu berpihak pada masa depan lingkungan dan masyarakat Kuningan,” tutupnya, berharap dialog dengan pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara berkala untuk menangani isu strategis dari daerah dengan pendekatan yang berkeadilan ekologis. (Rls/ali)