KUNINGAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan, yang secara konsep dinilai sangat baik, menghadapi kenyataan pahit di lapangan. Inspeksi mendadak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menemukan bahwa dapur-dapur penyelenggara, yang setiap hari memasak ribuan porsi makanan, beroperasi dengan standar keamanan pangan yang jauh dari kata layak.
Potret carut-marut di dapur ini meliputi minimnya tenaga ahli, infrastruktur yang tidak higienis, hingga koordinasi yang terlambat sejak program diluncurkan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kuningan, dr. Edi Martono, mengakui bahwa secara konseptual, MBG adalah program yang “sangat baik”. Sasarannya menyentuh kelompok strategis dalam upaya menekan angka stunting, seperti peserta didik, ibu hamil, bayi, balita, dan ibu menyusui. Intervensi gizi untuk kelompok ini, menurut perhitungan dinas, membutuhkan biaya besar hingga 13 miliar.
“Dengan adanya MBG, sebagian kebutuhan dapat ter-cover. Ini manfaat besar bagi keluarga kurang mampu dan kelompok rentan,” ujar Edi.
Namun, apresiasi konseptual itu langsung tertutup oleh persoalan operasional yang mengancam kesehatan penerima manfaat.
Persoalan pertama muncul dari ketiadaan koordinasi sejak awal. Ketika MBG masuk pada gelombang awal, Dinkes dan Pemda tidak menerima informasi ataupun permintaan assessment standar kesehatan. Dapur langsung beroperasi tanpa pengawasan dari pemerintah daerah.
Masalah ini memuncak setelah terjadi insiden keracunan makanan di beberapa titik penerima manfaat, yang secara paksa menuntut Pemkab turun tangan.
“Sejak awal tidak ada koordinasi. Tapi ketika muncul kasus, Pemda yang harus menangani,” kata Edi, menunjukkan dilema Pemkab yang terpaksa memikul tanggung jawab atas program yang tidak ia awasi sejak awal.
Kondisi tersebut mendorong Kuningan mengambil langkah ekstrem yaitu membentuk Satgas MBG daerah sebelum Satgas pusat dibentuk. Langkah ini menjadi dasar bagi Dinkes untuk melakukan penertiban dan pengawasan yang lebih sistematis.
Setelah mulai melakukan inspeksi, Dinkes menemukan sederet pelanggaran dasar higiene yang berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat. Temuan lapangan yang dicatat Dinkes antara lain pengambilan nasi hanya menggunakan sarung tangan tanpa prosedur kebersihan yang benar.
Kemudian, penggunaan kipas angin yang menyebarkan debu ke area makanan, lalu jalur masuk-keluar dapur bercampur, tidak ada pemisahan area steril, kemudian troli kotor masuk ke area packing atau area steril, serta area packing tanpa pembatasan akses yang jelas, hingga peralatan dan tata ruang dapur tidak sesuai standar, jauh dari kriteria dapur setara rumah sakit.
Hasil uji laboratorium memperkuat kekhawatiran tersebut. Sampel pangan ditemukan mengandung formalin, bahan kimia yang jelas dilarang untuk makanan. Sementara sampel nasi menunjukkan adanya Bacillus cereus, bakteri umum penyebab keracunan makanan.
