KUNINGAN – Geger! Keputusan Pemerintah Daerah Kuningan mencabut moratorium pembangunan perumahan di Kecamatan Kuningan dan Cigugur yang semula adem kini diselimuti bau amis dugaan suap fantastis senilai Rp1 miliar. Kabar liar ini menyebar bak api di media sosial, memicu polemik panas yang coba menggoyang kredibilitas kebijakan. Namun, bagi Sujarwo, pengamat kebijakan Kuningan yang juga Ketua F-Tekad Kuningan, isu ‘uang pelicin’ ini hanyalah fitnah dangkal yang minim logika dan sengaja ditebar untuk merusak momentum strategis daerah.
Kepada cikalpedia.id, Sujarwo menepis tuduhan itu dengan nada tajam. “Kalau mau jujur, siapa hari ini yang berani memberikan suap melalui transfer? Apalagi kalau jumlahnya besar. Itu tuduhan yang tidak cermat dan menunjukkan minimnya logika pelaku hoaks,” katanya, Rabu (19/11/2025).
Ia menegaskan, anggapan bahwa keputusan pencabutan moratorium ini adalah produk ‘suap gelap’ adalah narasi sesat. Menurutnya, publik perlu tahu bahwa proses ini jauh dari kata spontan atau ‘koboi’.
“Kajian teknis dan administratif mengenai kebutuhan permukiman, sebaran penduduk, ketersediaan lahan, dan tata ruang sudah dibedah lama. Ini bukan keputusan instan. Jauh hari sebelum diketok, semua data telah diuji,” ujarnya, menekankan bahwa keputusan tersebut berakar pada data komprehensif, bukan bisikan di bawah meja.
Mang Ewo sapaan akrab Sujarwo juga mengkritik keras narasi yang menyebut pencabutan moratorium akan merusak lingkungan. Ia justru berargumen sebaliknya. Moratorium yang ada, kata dia, sejatinya telah mengatur pembagian luasan wilayah yang sangat ketat.
“Moratorium itu justru lebih keras pada pengusaha. Ada pembagian zonasi, ada batasan luasan, dan ada kewajiban menjaga fungsi ekologis. Tidak bisa seenaknya. Jadi, kalau diotak-atik seolah membahayakan lingkungan, itu tidak akurat,” tutur Mang Ewo.
Tudingan kerusakan lingkungan, lanjutnya, seringkali hanya menjadi dalih retoris yang tanpa basis regulasi. Padahal, jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat atau bahkan secara nasional, kebijakan Kuningan termasuk yang paling ketat.
“Tidak ada daerah lain yang menerapkan kebijakan seketat Kuningan. Artinya, pencabutan moratorium ini justru membuat kita kembali pada pola umum nasional, bukan malah ugal-ugalan,” tegasnya, menuding para kritikus hanya menggunakan sentimen tanpa data komparatif.
Tak hanya soal regulasi, pencabutan moratorium ini dinilai Mang Ewo memiliki visi yang lebih besar, yakni sinkronisasi dengan program Pemerintah Pusat. “Kuningan harus berada dalam orbit program besar pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kalau kita terlalu menutup pintu, kita sendiri yang tertinggal,” katanya.
Aspek ekonomi daerah pun menjadi poin krusial. Investasi perumahan dipandang sebagai sektor akselerator untuk mempercepat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini mencakup potensi dari perizinan, pajak, hingga menggeliatnya aktivitas ekonomi turunan.
“Kuningan sedang menata ulang sumber-sumber PAD. Justru ini momentum untuk menunjukkan bahwa kita ramah investasi, bukan zona abu-abu yang menakutkan pengusaha,” tutup Mang Ewo
Ia menutup pernyataannya dengan intonasi meninggi, memberikan penekanan terakhir yang menusuk. “Tuduhan suap itu absurd. Kalau mau mengkritik, kritislah pada data, bukan pada fitnah. Kebijakan publik harus diuji, tapi bukan dengan gosip murahan,” ungkapnya. (ali)