SERANG — Kritik keras meletup dari kalangan mahasiswa terhadap dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu sebesar Rp16,8 miliar. Suara paling lantang datang dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPI Serang, Umam Ishartanto, yang menyebut kasus tersebut sebagai “cermin buram tata kelola anggaran publik” sekaligus bukti lemahnya akuntabilitas pejabat daerah. Mahasiswa menegaskan, dalam kondisi masyarakat masih bergulat dengan kebutuhan dasar, temuan dugaan penyimpangan anggaran fantastis itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.
Menurut Umam, besarnya alokasi tunjangan perumahan yang tidak ditopang penilaian profesional menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang. Ia menyebut mekanisme penetapan tunjangan DPRD mestinya disusun dengan standar objektif, transparan, serta sesuai regulasi. Namun, nominal yang mencuat dalam dugaan korupsi tersebut justru mengindikasikan proses yang berjalan tanpa pengawasan memadai. “Ini bukan sekadar kesalahan administratif. Ini dugaan pelanggaran serius terhadap integritas penyelenggara negara,” ujar Umam. Senin (24/11/2025).
Mahasiswa juga menyoroti lambannya penanganan hukum oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati). Umam menilai, penundaan dan minimnya progres penegakan hukum dapat memunculkan kecurigaan adanya tarik-menarik kepentingan politik. Bagi mereka, hukum tidak boleh berjalan selektif ataupun dewasa ini tunduk pada tekanan kekuasaan. “Setiap pihak yang terlibat harus diproses tanpa pandang bulu. Jika Kejati lamban, publik berhak bertanya: siapa yang sebenarnya dilindungi?” tegasnya.
Nama sejumlah pejabat daerah yang turut terseret dalam pusaran kasus ini semakin memperkeruh situasi. BEM UPI Serang mendesak mereka memberikan klarifikasi terbuka untuk menjaga integritas jabatan yang diemban serta mencegah merosotnya kepercayaan publik. Menurut mahasiswa, diamnya pejabat justru membuka ruang spekulasi dan memperburuk persepsi publik terhadap lembaga legislatif daerah.
