KUNINGAN – Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Kuningan melakukan audiensi dengan komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rabu, (25/2/2026). Dalam pertemuan itu, Permahi menyoroti berbagai persoalan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pengelolaan kebijakan daerah.
Firgy Ferdansyah, sebagai Ketua Permahi menyebut ada dugaan kelalaian dalam pelaksanaan PKS antara Perumda Tirta Kamuning dengan Perumda Tirta Jati dan Tirta Darma Ayu. Menurutnya, perjanjian kerja sama (PKS) distribusi air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) itu perlu dikaji secara komprehensif, baik dari aspek legalitas, transparansi, maupun dampaknya terhadap pelayanan masyarakat.
”Dalam PKS tersebut terdapat kewajiban pemasangan water meter untuk mengukur debit air yang disalurkan. Namun, kewajiban tersebut diduga belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian pencatatan debit air dan berdampak pada potensi kerugian daerah,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti soal ketimpangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024. Menurutnya, PAD mencapai sekitar Rp66,53 miliar dengan belanja operasional sekitar Rp20 miliar. Sedangkan, kontribusi terhadap PAD Kabupaten Kuningan hanya sekitar Rp2,5 miliar.
”Padahal, PDAM Tirta Darma Ayu sebagai pihak pembeli air mampu menyumbang sekitar Rp6 miliar terhadap PAD daerahnya. Ketimpangan ini dinilai sebagai indikator belum optimalnya pengelolaan keuangan dan potensi bisnis,” katanya.
Oleh sebab itu, ia mendesak agar DPRD Kuningan membentuk Panitia Khusus (Pansus). Dalam menutup pertemuan itu, Permahi menyodorkan berbagai tuntutan yang ditandatangani secara langsung oleh Komisi II.
”Dalam dokumen yang ditandatangani itu, di antaranya, penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap PDAU, mendesak pembentukan Pansus dalam waktu 7×24 jam, pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara terbuka, dan dorongan audit investigatif oleh BPKP,” tutup Firgy. (Icu)
Sorot PDAM, Permahi Usul Pansus DPRD
