KUNINGAN – Pasca dilantik di Gedung Merdeka, Bandung, Jumat (23/10/2026), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PA GMNI Kuningan fokus pada penguatan ideologi dan pengabdian nyata kepada masyarakat.
Ketua DPC PA GMNI Kabupaten Kuningan, Dani Iskandar, melalui Kepala Bidang Ideologi Politik, Arief Adriansyah, menegaskan bahwa pasca pengukuhan, organisasi terus bergerak melampaui agenda seremonial menuju kerja-kerja yang lebih substantif, terarah, dan berdampak bagi masyarakat.
Menurutnya, konsolidasi alumni menjadi ruang untuk menyatukan visi perjuangan, memperkuat kesadaran ideologis, serta membangun agenda bersama yang berangkat dari persoalan nyata rakyat. Dengan demikian, keberadaan PA GMNI tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga memiliki kontribusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pengukuhan bukan garis akhir, melainkan awal pembuktian komitmen perjuangan. Alumni GMNI harus mampu menerjemahkan nilai-nilai ideologi ke dalam gagasan, sikap, dan tindakan nyata. Kita tidak cukup hanya memiliki organisasi yang solid, tetapi juga harus menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada kepentingan rakyat,” tegasnya, Selasa, (27/10/2026).
Ia menilai, Trisakti Bung Karno harus ditempatkan sebagai landasan berpikir sekaligus orientasi gerakan alumni dalam merespons berbagai persoalan pembangunan. Tiga prinsip utama Trisakti, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, tidak boleh berhenti sebagai slogan historis, tetapi harus diwujudkan dalam praktik kehidupan berbangsa.
Dalam bidang politik, kata dia, kedaulatan harus tercermin melalui demokrasi yang memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat, menghormati aspirasi publik, serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan.
Di bidang ekonomi, lanjutnya, semangat berdikari perlu diwujudkan melalui penguatan ekonomi kerakyatan, optimalisasi potensi lokal, perluasan kesempatan kerja, dan pengurangan ketimpangan sosial.
Sementara itu, dalam bidang kebudayaan, kepribadian bangsa harus terus dirawat melalui penghormatan terhadap nilai-nilai luhur, keberagaman, serta identitas budaya daerah.
“Trisakti ini bukan hanya warisan sejarah yang diulang dalam pidato. Trisakti harus menjadi perspektif dalam menilai arah pembangunan dan keberpihakan kebijakan. Kedaulatan politik harus bermakna bagi rakyat, kemandirian ekonomi harus membuka jalan bagi kesejahteraan, dan kemajuan kebudayaan harus tetap berpijak pada identitas serta akar sejarah bangsa,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penguatan Trisakti juga harus berjalan seiring dengan pengamalan Marhaenisme sebagai landasan analisis sosial dan orientasi keberpihakan alumni GMNI. Melalui perspektif tersebut, alumni diharapkan mampu membaca persoalan ketimpangan, kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, dan akses terhadap sumber daya ekonomi secara kritis serta menawarkan gagasan yang solutif.
Baginya, pengukuhan kepengurusan di tingkat Jawa Barat menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi organisasi dalam pendidikan politik masyarakat, pengembangan ekonomi rakyat, serta pelestarian potensi dan identitas kebudayaan daerah.
Arief menekankan bahwa konsolidasi harus ditindaklanjuti melalui program yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Pendidikan ideologi, kajian pemikiran Bung Karno, peningkatan literasi politik, dan pengembangan gagasan kebangsaan menjadi bagian penting dalam membangun gerakan alumni yang berkelanjutan.
Menurutnya, kekuatan organisasi tidak semata-mata diukur dari besarnya struktur atau banyaknya kegiatan, tetapi dari konsistensi dalam memperjuangkan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan kelahirannya.
“Jangan sampai kita bangga dengan nama besar GMNI, tetapi kehilangan keberanian untuk berpikir kritis dan memperjuangkan nilai-nilai yang diwariskan para pendiri bangsa. Ideologi harus menjadi kompas perjuangan, sedangkan organisasi harus menjadi alat pengabdian. Kita membutuhkan alumni yang tidak hanya kuat dalam wacana, tetapi juga konsisten dalam tindakan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai soliditas PA GMNI Jawa Barat perlu dibangun melalui kerja kolektif, penguatan solidaritas antardaerah, serta pertukaran gagasan yang terbuka. Perbedaan pandangan, menurutnya, bukan penghalang bagi persatuan, melainkan bagian dari dinamika organisasi yang harus dikelola dengan kedewasaan, integritas, dan tanggung jawab bersama.
Konsolidasi yang kuat juga harus memberikan ruang evaluasi agar organisasi mampu menjaga kesinambungan ideologi sekaligus menyesuaikan bentuk pengabdiannya dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
“Marhaenisme harus tetap hidup sebagai keberpihakan kepada rakyat, Pancasila harus membumi sebagai pedoman kehidupan berbangsa, dan Trisakti Bung Karno harus diterjemahkan menjadi kerja nyata dalam menjawab tantangan zaman,” tutupnya.***
