KUNINGAN — Organisasi Gentayangan Kabupaten Kuningan memberikan nilai 8,5 dari skala 10 terhadap kepemimpinan Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani. Namun, apresiasi tersebut disertai sejumlah catatan kritis, terutama mengenai pemerataan pembangunan jalan, kepastian perizinan investasi, dan pola kerja birokrasi.
Ketua Organisasi Gentayangan Kabupaten Kuningan, Febbie Hadidallas, menyampaikan evaluasi tersebut dalam sebuah diskusi kepemimpinan daerah bersama Ketua Harian Yudi Rukmana.
Febbie menilai sejumlah program pemerintah daerah telah dirancang dengan baik. Penyelesaian persoalan gagal bayar menjadi salah satu capaian yang mendapat apresiasi. Meski demikian, menurut dia, keberhasilan program tidak cukup diukur dari perencanaan, tetapi juga dari pelaksanaannya di lapangan.
“Programnya bagus, saya akui bagus. Tapi pelaksanaannya kembali kepada orang-orang yang menjadi kepanjangan tangannya. Pemerintah harus memilah mana aspirasi yang benar-benar mendesak,” kata Febbie, Senin (26/10/2026).
Febbie menilai, kualitas kepemimpinan kepala daerah turut ditentukan oleh kemampuan jajaran birokrasi menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan yang dirasakan langsung masyarakat.
Pemerataan Jalan dan Kepastian Investasi
Dalam evaluasinya, Gentayangan menyoroti tiga persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Pertama, pemerataan pembangunan infrastruktur jalan. Perbaikan jalan, baik yang menjadi kewenangan kabupaten maupun provinsi, diminta dilakukan secara konsisten berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Gentayangan mengingatkan agar pembangunan jalan tidak hanya berorientasi pada penanganan sesaat atau menjelang agenda tertentu. Perbaikan harus dikawal hingga tuntas agar memberikan manfaat jangka panjang bagi mobilitas warga.
Kedua, kepastian perizinan investasi. Febbie menyoroti berkembangnya investasi sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan yang perlu diimbangi dengan ketertiban administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan.
Menurut dia, usaha yang telah beroperasi sebelum seluruh proses perizinannya selesai berpotensi menimbulkan persoalan, termasuk konflik sosial dengan masyarakat setempat.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan investasi berjalan sesuai aturan, sekaligus menjaga agar kepentingan masyarakat lokal tidak terabaikan.
Ketiga, pola kerja birokrasi. Ketua Harian Gentayangan Yudi Rukmana mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada capaian administratif dan urusan internal organisasi.
Birokrasi, menurut dia, perlu lebih sering turun ke lapangan dan membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang politik.
Nilai Tinggi, Eksekusi Jadi Tantangan
Febbie kembali menjelaskan, nilai 8,5 yang diberikan kepada kepemimpinan Dian-Tuti merupakan penilaian subjektif terhadap program dan arah kebijakan yang telah disusun.
Angka tersebut, kata dia, tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh pelaksanaan program telah berjalan sesuai harapan.
Bagi Gentayangan, tantangan kepemimpinan Dian-Tuti saat ini terletak pada konsistensi pelaksanaan kebijakan, terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang mendesak.
Evaluasi tersebut menempatkan pembangunan infrastruktur, tata kelola investasi, dan reformasi pola kerja birokrasi sebagai pekerjaan yang perlu terus dikawal.
Dengan demikian, capaian pemerintah daerah tidak hanya terlihat dalam program dan laporan administratif, tetapi juga melalui perubahan yang dirasakan warga Kabupaten Kuningan. ***
