KUNINGAN — Balai Desa Nanggela, Kecamatan Cidahu, menjadi panggung dialog hangat antara warga dan wakil rakyat tingkat provinsi. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, turun langsung melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan guna membedah realita pembangunan di ujung timur Kabupaten Kuningan tersebut, Minggu (8/3/2026).
Forum ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang terbuka bagi perangkat desa dan masyarakat untuk “curhat” mengenai kondisi infrastruktur, kualitas pelayanan publik, hingga lesunya pemberdayaan ekonomi pasca-pandemi.
Infrastruktur Lingkungan Jadi Keluhan Utama
Meski program pembangunan desa dinilai sudah berjalan, warga Nanggela secara spesifik menyoroti kondisi fisik lingkungan yang mulai aus. Drainase yang mampet dan jalan lingkungan yang membutuhkan pemeliharaan menjadi poin yang paling banyak disuarakan.
“Infrastruktur desa yang prima adalah urat nadi mobilitas. Tanpa saluran drainase yang baik dan jalan yang mulus, aktivitas sosial dan ekonomi warga sehari-hari pasti terhambat,” ungkap salah seorang warga di hadapan politisi PDI Perjuangan tersebut.
Mendorong Ekonomi Produktif, Bukan Sekadar Bantuan
Selain urusan aspal dan semen, isu pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi sorotan tajam. Masyarakat Nanggela mendambakan intervensi pemerintah provinsi yang lebih konkret, terutama dalam bentuk pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha kecil.