KUNINGAN — Penyelenggaraan kegiatan publik di atas aset milik daerah kembali menjadi sorotan. Pemerintah Kabupaten Kuningan, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), secara resmi melayangkan surat teguran keras kepada PT. Ciremai Rimba Nusantara.
Teguran itu dipicu oleh pelaksanaan kegiatan Bazar Ramadan di kawasan Pandapa Paramarta, Kompleks Stadion Mashud Wisnu Saputra, yang diketahui belum mengantongi izin resmi dari pemerintah setempat.
Melalui surat bernomor 500.17.1/42/Bid.Aset tertanggal 9 Maret 2026, BPKAD menegaskan bahwa aktivitas komersial dan keramaian yang berlangsung di lokasi tersebut belum memiliki legalitas penggunaan tempat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Bazar Ramadan telah beroperasi sejak 28 Februari dan dijadwalkan terus berlangsung hingga 20 Maret 2026 mendatang.
Sebenarnya, pihak PT Ciremai Rimba Nusantara telah menempuh langkah awal dengan mengirimkan surat permohonan bernomor 011.A/CRN-KNG/I/2026 mengenai rencana penggunaan lahan Pandapa Paramarta. Kegiatan bertajuk “Bazzar Ramadhan 1447 H Tahun 2026” tersebut dirancang sebagai pusat keramaian yang mencakup
Festival kuliner UMKM lokal, pasar murah sembako untuk masyarakat, pusat belanja busana muslim, dan penyediaan wahana permainan malam hari atau pasar malam.
Meski permohonan sudah diajukan, BPKAD menekankan bahwa pengajuan surat tidak serta-merta berarti izin telah diberikan. Penggunaan aset daerah memiliki mekanisme birokrasi yang ketat, termasuk perhitungan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan penilaian dampak lingkungan sekitar.
Dalam poin utama surat tegurannya, BPKAD meminta penyelenggara untuk segera menghentikan ego sektoral dan tunduk pada aturan main yang berlaku. “Untuk menjaga tertib administrasi pengelolaan aset daerah, saudara diwajibkan segera menempuh prosedur sesuai ketentuan sebelum melanjutkan aktivitas,” tegas pihak BPKAD dalam dokumen tersebut.