KUNINGAN — Ruang publik di Kabupaten Kuningan sempat menghangat menyusul terbitnya Surat Edaran Bupati Nomor 500/18/PEREKONOMIAN/2026. Beleid ini (Surat Edaran Bupati) memicu diskursus tajam lantaran dianggap memberikan karpet merah kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (PDAU) untuk menguasai pasokan pangan lokal.
Menanggapi riuh tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Wahyu Hidayah, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan apa yang ia sebut sebagai “kesalahpahaman proporsional”.
Wahyu menegaskan bahwa surat edaran tersebut bukanlah sebuah titah wajib yang mengikat (non-mandatory), melainkan sekadar imbauan strategis. Di balik diksi birokrasi yang rapi, pemerintah sedang mencoba membangun benteng pertahanan bagi petani lokal yang seringkali kalah telak dalam rantai distribusi yang panjang dan tidak adil.
“Kebijakan ini harus dipahami sebagai langkah melindungi petani dan menjaga stabilitas pangan. Namun, pelaksanaannya tetap menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha yang sehat,” ujar Wahyu, Senin (20/4/2026).
BUMD Sebagai Jangkar, Bukan Pemaksa
Wahyu menyampaikan, PDAU diposisikan sebagai “jembatan” atau instrumen pembangunan ekonomi, bukan sebagai pemain tunggal yang menutup pintu bagi mitra usaha lain. Pemerintah berdalih bahwa keterlibatan BUMD diperlukan untuk mengendalikan inflasi dan memastikan produk UMKM lokal tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri.
Meski edaran tersebut mendorong pelaku usaha mempertimbangkan kerja sama dengan PDAU, Wahyu menjamin bahwa ruang kebebasan bisnis tetap terbuka lebar. Kualitas, harga kompetitif, dan ketersediaan pasokan tetap menjadi hukum tertinggi bagi pelaku usaha dalam menentukan mitra dagangnya. Tidak ada penunjukan langsung, melainkan dorongan untuk membentuk kemitraan yang profesional dan transparan.