CIREBON – Di tengah narasi keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi, sebuah otokritik tajam lahir dari rahim akademisi. Dua guru besar, Prof. Dr. Adang Djumhur S. dan Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, S.E., S.H., M.M., meluncurkan buku teranyar mereka berjudul Jalan Terjal Menuju Indonesia Adil dan Makmur: Mengapa Pertumbuhan Tak Kunjung Membawa Kemakmuran?. Buku setebal ratusan halaman yang diterbitkan oleh CV Angkasa Media Literasi pada April 2026 ini, bertindak bagai cermin retak yang merekam realitas telanjang struktur ekonomi nasional.
Ekonom senior Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, yang didapuk menulis bagian pengantar, menyebut karya ini sebagai dokumen penting yang berhasil menerjemahkan angka-angka statistik yang dingin menjadi potret “daging dan darah” manusia Indonesia. Buku ini lahir dari kegelisahan mendalam melihat kontrasnya gedung-gedung pencakar langit di ibu kota dengan nasib jutaan rakyat yang masih berdesakan di garis kemiskinan.
Paradoks Angka: Kemajuan Satu Sentimen dalam Maraton
Dalam bab pembuka, penulis langsung menyodorkan data makro yang ironis. Ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,02 persen pada tahun 2025. Angka ini menandai tahun ke-12 berturut-turut di mana pertumbuhan nasional konsisten bertahan di level 5 persen. Namun, di balik kestabilan yang dipuji para menteri tersebut, ketimpangan justru mengakar kuat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025 menunjukkan Koefisien Gini Indonesia masih bertengger di angka 0,388. “Artinya, sejak tahun 2002, Indonesia hanya mampu menurunkan angka ketimpangan sebesar 0,033 poin. Ini setara dengan kemajuan satu sentimeter dalam maraton sepanjang 10 kilometer,” tulis para pengarang dalam prolognya.
Ketimpangan aset pun berada pada level yang mengkhawatirkan. Merujuk Laporan Kekayaan Global dari Credit Suisse/UBS tahun 2024, sebanyak 1 persen rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai lebih dari 50 persen total aset finansial nasional. Di sisi lain, kue konsumsi nasional juga timpang: 10 persen penduduk paling tajir menyerap hampir sepertiga total konsumsi, sementara 40 persen masyarakat lapisan bawah harus puas berbagi kurang dari 18 persen porsi.
Kritik Atas Hilirisasi dan Reforma Agraria yang Mandek
Buku ini juga membedah kontradiksi kebijakan pusat yang dinilai bias terhadap modal besar. Kebijakan fiskal berupa tax holiday dan kemudahan izin dinilai lebih deras mengalir ke sektor padat modal seperti industri ekstraktif, tambang, dan pembangunan manufaktur skala raksasa. Sebaliknya, sektor padat karya yang menampung 60 persen tenaga kerja informal justru dianaktirikan.
Proyek hilirisasi nikel yang selama ini digadang-gadang sebagai lompatan ekonomi, justru dikritik karena menciptakan enclave economy (ekonomi eksklusif). Nilai tambah industri tersebut mengendap di kawasan industri milik segelintir korporasi, sementara upah buruh lokal di lapangan kerap berada di bawah standar hidup layak.
Sektor agraria setali tiga uang. Program reforma agraria yang menjadi janji redistribusi aset fundamental sejak 2015 baru terealisasi 11,8 persen dari target 9 juta hektar. Imbasnya, sengketa tanah justru melonjak 15 persen dalam tiga tahun terakhir akibat benturan antara korporasi perkebunan dengan masyarakat adat lokal.
Pertanyaan Menusuk untuk Musim Kampanye
Di bagian akhir pengantar arahnya, buku ini melempar gugatan retoris yang menohok. Selama ini, para pengambil kebijakan selalu bertanya: “Bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar lebih inklusif?”. Menurut Prof. Adang dan Prof. Yuddy, pertanyaan itu salah arah.
Pertanyaan yang lebih jujur dan menusuk adalah: jika pertumbuhan 5 persen selama dua dekade gagal menurunkan kesenjangan, apa yang sebenarnya tengah dicegah oleh struktur kekuasaan agar redistribusi aset tidak pernah terjadi?. Kemitraan gelap antara elite politik dan bisnis dalam koalisi modal dituding menjadi benteng kokoh yang menjaga status quo demi melindungi kepentingan pemodal daripada hajat hidup publik.
Buku Jalan Terjal Menuju Indonesia Adil dan Makmur ini menjadi alarm keras. Tanpa keberanian melakukan perombakan struktural secara radikal pada sistem perpajakan, hukum, dan agraria, maka frasa “Indonesia Adil dan Makmur” selamanya hanya akan menjadi slogan murahan yang dipajang di baliho-baliho setiap musim kampanye, lalu layu dan dilupakan begitu surat suara selesai dihitung. ***
