KUNINGAN — Pelaku usaha mikro dan ekonomi kreatif (ekraf) di pedesaan masih menghadapi benteng tebal yang menghambat perkembangan bisnis mereka. Persoalan ini menjadi salah satu catatan penting dalam laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan TA 2026 yang dilaksanakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, S.E., di Desa Pancalang, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan. Selasa (15/9/2026).
Di Desa Pancalang, masyarakat sebenarnya memiliki beragam produk olahan kuliner dan kerajinan tangan khas yang berpotensi menjadi penyokong ekonomi keluarga sekaligus penyedia lapangan kerja baru. Namun, potensi besar ini dinilai belum diimbangi dengan strategi pemasaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Berdasarkan hasil pengamatan dan dialog di lapangan, mayoritas produk UMKM Pancalang masih dikemas secara sederhana tanpa pengemasan (packaging) yang menarik daya beli pasar modern. Pemanfataan teknologi digital maupun platform e-commerce untuk memperluas jangkauan penjualan juga masih sangat minim. Minimnya intervensi pendampingan usaha, belum mengantongi perizinan legalitas dasar seperti P-IRT, Sertifikasi Halal, dan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta terbatasnya akses permodalan membuat produk lokal Pancalang kalah bersaing dengan komoditas pabrikan dari luar daerah.
Melihat fakta stagnasi ekonomi warga tersebut, Ika Siti Rahmatika mendorong pemerintah daerah melalui dinas/instansi terkait untuk tidak sekadar bersikap pasif. Legislator Dapil Jabar X ini mendesak lahirnya program pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan khusus bagi UMKM desa.
Ia menyarankan agar Pemda mengalokasikan program pelatihan manajemen usaha, penguatan branding, fasilitas pengurusan legalitas gratis, hingga menyertakan produk-produk unggulan Desa Pancalang dalam berbagai pameran UMKM tingkat daerah maupun provinsi. Selain itu, Ika mendorong pembentukan sentra kerajinan dan kuliner desa sebagai wadah terpadu untuk memperkuat daya saing dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat Pancalang secara mandiri. ***
