Cikalpedia
Politik

Bawaslu Kuningan Petakan 7 Isu Rawan Pilkada 2024

Pelepasan balon sebagai tanda peringatan Bawaslu ke 6

KUNINGAN – Menjelang Pilkada Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kuningan meluncurkan pemetaan tujuh isu kerawanan yang diprediksi berpotensi mengganggu jalannya proses demokrasi di daerah. Pemetaan tersebut diluncurkan dalam acara Gebyar Bawaslu yang digelar di Terminal Kertawangunan, Minggu (18/8).

Acara turut dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Zaki Muhammad Zam-Zam, Pj Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat, Kapolres AKBP Willy Andrian, Dandim 0615 Kuningan, Kajari, Ketua KPU, serta jajaran pengawas pemilu tingkat kecamatan dan desa.

Dalam acara itu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) secara resmi diluncurkan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum pada Pilkada mendatang.

Tujuh Titik Rawan Pilkada

Ketua Bawaslu Kuningan Firman menegaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi tujuh isu krusial dalam penyelenggaraan pilkada, yakni:

  1. Politik uang (money politics)
  2. Pelanggaran kode etik penyelenggara
  3. Ketidaknetralan ASN, Kades, TNI, dan Polri
  4. Pelaporan dana kampanye
  5. Keamanan dalam pemutakhiran data pemilih
  6. Proses rekapitulasi suara
  7. Adjudikasi dan penanganan keberatan hasil

“Ketujuh isu tersebut menjadi fokus utama pengawasan kami. Tujuannya adalah menciptakan pilkada yang bersih, jujur, dan adil,” ujar Firman.

Ia juga mengapresiasi kolaborasi lintas lembaga yang dinilai sukses mengawal pemilu legislatif dan presiden pada Februari lalu.

Superteam untuk Pilkada Bersih

Sementara itu, Pj Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat kembali mengingatkan pentingnya kolaborasi seluruh pihak menjelang Pilkada 27 November nanti.

“Tidak ada Superman, yang ada hanya Superteam,” tegas Iip.

Ia menekankan bahwa pengawas di semua tingkatan harus tegak lurus menjalankan mandat Undang-undang.

“Jangan takut. Di belakang kalian ada Kapolres, Dandim, Kajari. Tegakkan aturan, dan pastikan Pilkada berlangsung aman dan bermartabat,” ujarnya.

Iip juga meminta agar tujuh isu kerawanan yang dipetakan Bawaslu segera diantisipasi sejak dini demi menjaga stabilitas politik daerah. (ali)

Baca Juga :  Open Bidding Tuntas, Publik Tunggu Kejutan Bupati Kuningan

Related posts

Perempuan yang Tetap Berdiri

Cikal

Pancasila Harus Jadi Paradigma yang Hidup

Ceng Pandi

HUT Pasar Modal, Kuningan Dapat CSR untuk Pendidikan dan UMKM

Cikal

Leave a Comment