KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan bakal mulai membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mulai Februari 2025. Kebijakan ini sejalan dengan instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari program nasional pembangunan 3 juta rumah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kuningan, Guruh Irawan Zulkarnaen, mengatakan kebijakan ini akan diberlakukan untuk masyarakat MBR yang membeli rumah melalui perbankan atau mendapat subsidi kredit perumahan.
“Karena perintah dari Sekda Jabar agar Februari sudah jalan, hari ini kami kumpulkan PPAT, perwakilan perbankan, dan developer untuk kita sosialisasikan dan bahas dalam FGD,” kata Guruh, Senin (28/1).
Dalam forum tersebut, hadir pula Wakil Bupati terpilih yang memberikan sejumlah masukan. Diketahui, latar belakang sang wakil bupati adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga dinilai memahami teknis pelaksanaan di lapangan.
Tantangan: Gratiskan Tapi PAD Tidak Boleh Jatuh
Menurut Guruh, salah satu tantangan besar dari kebijakan ini adalah menjaga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor BPHTB agar tidak anjlok, meskipun harus menggratiskan untuk kalangan tertentu.
“Pesan dari ibu Wakil Bupati terpilih jelas, kita jalankan perintah Presiden, tapi jangan sampai PAD terlalu jatuh. Maka, kuncinya adalah tepat sasaran, jangan sampai yang bukan MBR malah dapat fasilitas,” jelasnya.
Ia menambahkan, validasi data MBR akan mengacu pada sistem SP3K (Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit) dan analisa 5C yang telah terverifikasi melalui perbankan dan BP Tapera. Di sisi lain, PPAT juga bisa bekerja sama dengan kepala desa atau lurah untuk memastikan validitas keterangan tidak mampu.
“Kita ingin program ini jalan, tapi harus adil dan tepat sasaran. Jangan sampai orang berpenghasilan tinggi kecolongan masuk daftar penerima pembebasan BPHTB,” tandas Guruh. (ali)
