“Parameter kita jelas yaitu kinerja. Kalau suara turun, tentu ada pertanyaan, apa yang salah dengan kepemimpinan sebelumnya? Kita ingin SDM yang mampu membaca tantangan, bukan sekadar mililtan yang teriak-teriak tapi suaranya hilang saat pemilu,” kata pria yang juga menjabat Ketua DPRD Kuningan itu.
Tantangan ini kian nyata mengingat PDIP Kuningan harus menjaga dominasi legislatif sekaligus mempersiapkan diri menghadapi kontestasi Pilkada dan target jangka panjang Pemilu 2029. Bagi Zul, kursi harus aman dan suara harus naik, tidak ada tawar-menawar.
Transformasi pola pikir kader menjadi agenda tersembunyi di balik Muscab ini. PDIP ingin bergeser dari sekadar mengandalkan loyalitas ideologis menjadi kekuatan politik yang terorganisasi secara profesional. Nuzul menyebutkan, pengurus PAC harus menjadi simpul persatuan, bukan justru menjadi sumber konflik di tingkat desa.
Proses seleksi ini juga secara otomatis menyisihkan kader-kader yang “cacat” administrasi, seperti mereka yang berstatus ASN, PPPK, hingga perangkat desa, guna menjaga kemurnian mesin politik dari benturan regulasi pemerintah.
“Soliditas adalah harga mati. Jika mesin di tingkat bawah rapi dan profesional, kita akan jauh lebih siap menghadapi pertarungan politik yang kian kompetitif,” pungkas Zul.
Di tengah peta politik Kuningan yang dinamis, langkah PDIP ini seolah mengirim pesan ke rival-rivalnya yakni sang banteng sedang menyembuhkan luka, mengasah tanduk, dan bersiap melakukan serangan balik dari tingkat ranting terkecil. (ali)
