KUNINGAN – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi II, Ika Siti Rahmatika, menggelar sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025. Acara dilaksanakan di Balai Desa Lebakwangi, Senin, (27/10/2025).
Kegiatan tersebut merupakan langkah nyata edukasi masyarakat dan aparatur desa mengenai pentingnya peran pengawasan dalam pelaksanaan program pemerintahan agar berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Tidak hanya itu, anggota dewan dari partai berlogo banteng itu menyerap keluhan masyarakat sebagai upaya untuk disampaikan ke Gubernur Jaea Barat Kang Dedi Mulyadi atau KDM.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, Camat Lebakwangi, M. Reza, Anggota DPRD Kuningan, Atif Mukhlis, serta masyarakat dari berbagai kalangan.
Dalam sambutannya, Ika menyampaikan beberapa program anggota DPRD Provinsi yang sedang ia lakukan di tahun 2025. Menurutnya, program tersebut sebagai upaya dalam mengawal aspirasi dan sekaligus penyambung lidah masyarakat.
”Alhamdulillah di tahun 2025, banyak sekali agenda yang harus saya tuntaskan. Di antaranya, Reses yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, pengawasan sebagai bentuk edukasi bagaimana masyarakat melek terhadap peran dan fungsi DPRD, kegiatan budaya masyarakat untuk menanamkan rasa cinta terhadap budaya khas Jawa Barat, dan pendidikan demokrasi sasarannya untuk peserta didik,” ujarnya.
Selain edukasi tentang peran dan fungsi DPRD, Ia juga berkesempatan mendengarkan secara langsung keluhan masyarakat yang dialami oleh warga Desa Lebakwangi. Menurutnya, dengan aspirasi itu, Ika siap untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Gubernur Jawa Barat.
”Tadi ada beberapa keluhan dari masyarakat, salah satunya program MBG yang belum menyeluruh. Pendapat itu akan kami catat dan diutarakan di fraksi, ini laporan yang baik untuk dibahas di DPRD. Selain itu ada juga keluhan tentang Bansos yang kurang merata,” ujarnya.
Ika menegaskan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan dalam rapat komisi maupun fraksi di DPRD Jawa Barat. Ia berharap masyarakat terus aktif memberikan masukan agar pemerintah dapat bekerja lebih optimal sesuai kebutuhan di lapangan.
Melalui kegiatan itu, Ika berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dapat semakin kuat demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada kepentingan publik.
Sementara itu, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi hal yang seharusnya digelar sebagai edukasi kepada masyarakat terhadap peran dan fungsi DPRD, khususnya peran pengawasan.
”Kegiatan ini sudah seharusnya dilakukan oleh Anggota DPRD, Fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting. Kegiatan ini merupakan salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bu Ika. Selain menjalankan tugas dewan, ia juga menjalankan tugas partai, dimana sebagai petugas partai dan anggota dewan harus ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat yang kemudian dibahas di DPRD Jawa Barat,” ujarnya.
Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi program pemerintahan merupakan wujud nyata partisipasi demokrasi di tingkat lokal. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah dapat lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kuningan (Icu).
