Menurut FMPK, dasar hukum untuk bertindak sudah jelas, mulai dari Perpres No. 1 Tahun 1965, fatwa MUI tentang kedudukan ajaran Ahmadiyah, hingga SKB Tiga Menteri dan Pergub Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 yang membatasi aktivitas JAI. Dalam perspektif mereka, keberlangsungan Jalsah Salanah tanpa pencegahan dianggap sebagai kelonggaran yang berpotensi memicu ketegangan horizontal.
Fitriyadi menegaskan bahwa Jalsah Salanah bukan sekadar pertemuan rutin.
“Itu bukan sekadar acara pengajian atau kumpul tahunan. Di sana mereka konsolidasi akidah, memperkuat ajaran internal, termasuk hal-hal yang bagi umat Islam dianggap menyalahi prinsip dasar,” ujarnya. Ia menilai kegiatan tersebut memiliki dampak sosial yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah daerah.
Dengan suara bulat, FMPK mendesak agar Bupati mengambil langkah tegas dan menetapkan garis kebijakan yang sejalan dengan aspirasi masyarakat mayoritas. Mereka menilai bahwa kepala daerah, dengan legitimasi elektoral yang kuat, memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas sosial dan harmoni keagamaan di daerah.
“Justru kami berharap beliau menjadi benteng ketertiban, bukan pembuka ruang bagi potensi konflik. Jika ini terus dibiarkan, jangan harap Kuningan bisa berjalan dalam ketenangan,” ujar Luqman.
Audiensi yang berlangsung hampir dua jam itu meninggalkan pesan kuat bahwa isu keberagamaan, ketika menyentuh ranah sosial, bisa menjadi arena sensitif yang menuntut kehati-hatian pemerintah dalam menyeimbangkan prinsip toleransi, ketertiban, dan aspirasi publik. Pemerintah daerah kini ditunggu sikap lanjutannya, apakah akan memilih pendekatan dialog, regulasi yang lebih tegas, atau strategi alternatif untuk meredam ketegangan yang muncul. (rls/ali)
