KUNINGAN – Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, mengaku berat memenuhi tantangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) agar pemerintah daerah mengalokasikan sekitar 7 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan infrastruktur jalan.
Ketika menghadiri Sidang Parpurna Hari Jadi Kuningan, Selasa (1/9/2026), KDM menyebut sekaligus menantang, jika Kuningan mampu mengalokasikan 7 persen APBD untuk insprastruktur jalan, Provinsi Jawa Barat akan membantu Kuningan 100 milyar dalam bentuk pembangunan yang memiliki standar jalan provinsi.
Dian mengakui, kebutuhan perbaikan jalan di Kabupaten Kuningan memang sangat besar. Namun, menurutnya, jika angka 7 persen tersebut diterapkan secara langsung, beban yang harus ditanggung daerah cukup berat mengingat kemampuan fiskal Kabupaten Kuningan berbeda dengan daerah lainnya.
“Kalau begitu saja (7 persen/red) itu sangat berat. Karena kemampuan fiskalnya kami berbeda dengan daerah lain,” ujar Dian usai menghadiri Rapat Paripurna, Senin, (14/8/2026).
Dian mengatakan, Pemkab Kuningan saat ini masih mengkaji besaran anggaran yang ideal untuk sektor infrastruktur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan juga akan melibatkan legislatif agar dukungan anggaran terhadap infrastruktur dapat diperkuat.
“Kami masih mengkaji dengan tim TAPD. Tapi yang pasti kami berdiskusi dengan kawan-kawan legislatif. Ke depan legislatif juga kita arahkan aspirasinya banyak di infrastruktur, benar-benar bisa menutup celah itu,” katanya.
Meski belum dapat memastikan berapa persentase APBD 2027 yang akan dialokasikan untuk infrastruktur jalan, Dian memastikan sektor tersebut menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Kuningan.
“Masih dikaji. Yang pasti menjadi prioritas dan saya pastikan besar, sangat besar dibandingkan sektor lain,” tegasnya.
Namun, Dian menekankan bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya berfokus pada jalan. Sejumlah sektor lain juga membutuhkan perhatian dan anggaran, termasuk irigasi, air bersih, serta penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ia mencontohkan persoalan kekeringan yang saat ini melanda sejumlah wilayah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara simultan, bukan hanya memperbaiki jalan tetapi juga memastikan ketersediaan air bagi masyarakat dan sektor pertanian.
“Bukan berarti sektor lain ditiadakan. Harus berjalan simultan. Masa infrastruktur jalan semua, irigasinya bagaimana? UMKMnya bagaimana?” ujarnya.
Dian juga mengungkapkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, alokasi APBD untuk penanganan jalan sebenarnya sudah cukup besar. Selain mengandalkan APBD, pemerintah daerah juga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui berbagai program bantuan infrastruktur jalan.
“Kalau tahun-tahun kemarin alokasi untuk jalan dari APBD juga cukup besar sebenarnya,” katanya.
Terkait kebutuhan air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan, Pihaknya mengaku telah melakukan sejumlah langkah penanganan. PDAM dan BPBD terus dikerahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan.
Khusus menghadapi kekeringan, Dian juga mengaku telah mengeluarkan surat imbauan pelaksanaan salat Istisqa sebagai bentuk ikhtiar menghadapi kemarau panjang.
Untuk jangka panjang, kata dia, Pemkab Kuningan tengah memetakan titik-titik yang membutuhkan pembangunan jaringan perpipaan, khususnya di wilayah Kuningan Timur. Namun, kebutuhan air bersih tersebut juga harus berjalan beriringan dengan pembangunan jalan.
“Jalan juga perlu, air bersih juga sangat diperlukan. Kita bagi-bagi, tapi yang pasti saya pastikan proporsi infrastruktur untuk jalan itu mungkin lebih besar,” tutupnya.
