KUNINGAN – Mesin Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan menunjukkan sinyal bahaya. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil PAD mencatatkan realisasi yang sangat rendah dan timpang, membuat target tahun berjalan terancam jauh api dari panggang. Data terbaru menggarisbawahi kegagalan optimalisasi aset dan lemahnya tata kelola pendapatan di lapangan.
Kabid P3 Bappenda Kuningan, Dicky Mahardika, mengonfirmasi bahwa persoalan ini mendesak dan akan segera dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Sekretaris Daerah. “Rakortas akan mencari akar masalah dan merumuskan langkah percepatan. SKPD penghasil PAD harus bergerak lebih agresif,” ujarnya.
Sorotan paling tajam diarahkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Meskipun memiliki target PAD jumbo sebesar Rp32,44 miliar, realisasi BPKAD baru mencapai 26,93 persen.
Kondisi ini diperparah oleh temuan mengejutkan di sektor penyewaan pertokoan di barat Jalan Siliwangi/BPKAD. Dari target Rp21,17 miliar, realisasinya hanya menyentuh Rp128,18 juta capaian kurang dari 1 persen. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa aset daerah yang bernilai puluhan miliar tersebut seolah-olah terbengkalai tanpa direction atau optimalisasi yang jelas.
BPKAD sendiri memiliki berbagai sumber pendapatan berlimpah, seperti penjualan aset, penyewaan tanah/kas desa, hingga penjualan kendaraan dinas, namun hampir Rp23,7 miliar masih belum tergarap.
Sementara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatatkan realisasi paling buncit, hanya 17,82 persen dari target Rp9,5 miliar. Sektor ini disorot mengingat potensi besar dari PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan denda retribusinya. Dugaan lemahnya sosialisasi, sistem layanan yang belum maksimal, atau kendala teknis patut diinvestigasi sebagai faktor penyebab rendahnya capaian investasi ini.
