KUNINGAN – Organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kuningan tengah menjadi sorotan. Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, menyoroti dugaan tidak transparannya pengelolaan dana iuran anggota yang setiap bulan dipotong dari gaji ribuan ASN di lingkungan Pemkab Kuningan.
Dalam keterangannya, Uha menyebut, selama ini anggota KORPRI menyetor iuran Rp 5.000 untuk keanggotaan dan Rp 20.000 untuk UKAN (Usaha Kesejahteraan Abdi Negara), total Rp 25.000 per bulan. Dengan jumlah anggota sekitar 12.000 orang, dalam setahun terkumpul lebih dari Rp 3,6 miliar. Namun, hingga kini laporan pertanggungjawaban keuangan belum pernah dipublikasikan secara terbuka.
“Selama tiga periode terakhir, pengurus KORPRI tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan di hadapan anggota,” ujar Uha, Minggu (14/7).
Uha menyinggung Dian Rachmat Yanuar, mantan Ketua KORPRI Kuningan yang kini maju sebagai Calon Bupati, sebagai pihak yang tidak pernah melaporkan penggunaan dana meski telah menjabat hingga 2024.
“Ini memalukan. RT saja bisa transparan dalam laporan keuangan, masa organisasi sebesar KORPRI tidak?” tegasnya.
Menurutnya, iuran yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Namun, hanya sedikit digunakan untuk bantuan pensiun atau santunan duka cita.
Uha mengutip PP Nomor 2 Tahun 2013, bahwa pengelola dana UKAN wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik, lalu dipublikasikan secara terbuka. Ia juga mengingatkan sanksi pidana jika terjadi penggelapan dana yayasan, sebagaimana diatur dalam UU Yayasan dan KUHP Pasal 374.
“Jika terbukti ada penggelapan, pelaku dapat dipenjara hingga 5 tahun dan wajib mengembalikan dana yayasan,” tegas Uha.
LSM Frontal meminta Kejaksaan Negeri Kuningan segera turun tangan menyelidiki dugaan korupsi berjamaah dalam pengelolaan dana KORPRI.
“Kami minta Kajari segera mengusut aliran dana ini. Jangan sampai uang ASN dikorupsi secara sistematis,” pungkasnya.
