KUNINGAN – Organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kuningan tengah menjadi sorotan. Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, menyoroti dugaan tidak transparannya pengelolaan dana iuran anggota yang setiap bulan dipotong dari gaji ribuan ASN di lingkungan Pemkab Kuningan.
Dalam keterangannya, Uha menyebut, selama ini anggota KORPRI menyetor iuran Rp 5.000 untuk keanggotaan dan Rp 20.000 untuk UKAN (Usaha Kesejahteraan Abdi Negara), total Rp 25.000 per bulan. Dengan jumlah anggota sekitar 12.000 orang, dalam setahun terkumpul lebih dari Rp 3,6 miliar. Namun, hingga kini laporan pertanggungjawaban keuangan belum pernah dipublikasikan secara terbuka.
“Selama tiga periode terakhir, pengurus KORPRI tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan di hadapan anggota,” ujar Uha, Minggu (14/7).
Uha menyinggung Dian Rachmat Yanuar, mantan Ketua KORPRI Kuningan yang kini maju sebagai Calon Bupati, sebagai pihak yang tidak pernah melaporkan penggunaan dana meski telah menjabat hingga 2024.
“Ini memalukan. RT saja bisa transparan dalam laporan keuangan, masa organisasi sebesar KORPRI tidak?” tegasnya.
