JAKARTA – Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, terus bergerak mencari peluang dukungan pusat di tengah tekanan keterbatasan anggaran daerah. Terbaru, ia bertemu langsung dengan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Maman Abdurahman, dalam pertemuan intensif selama lebih dari dua jam di Jakarta.
Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian UMKM RI, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu. Dian tak sendiri. Ia didampingi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, Trisman Supriyatna, jajaran kepala bidang, Ketua DPD Partai Golkar Kuningan Asep Armala, serta anggota DPRD Kuningan Satria Rizky Utama.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Dian menyoroti kekuatan ekonomi rakyat yang tersebar di 43 ribu pelaku UMKM se-Kabupaten Kuningan. Ia meyakini, dengan dukungan program dan pendampingan dari pemerintah pusat, geliat UMKM bisa menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau potensi 43 ribu UMKM ini terus dikembangkan dan diberdayakan, saya yakin ekonomi Kuningan akan makin berdaya,” kata Dian.
Ia mengakui, Kuningan tengah menghadapi tantangan serius dalam hal keterbatasan fiskal. Oleh karena itu, langkah strategis untuk membuka akses bantuan dari pemerintah pusat menjadi sangat krusial.
Pertemuan itu bukan sekadar kunjungan seremonial. Menurut Dian, pihak Kementerian UMKM merespons positif upaya Kuningan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM. Bahkan, sejumlah program disebut akan segera dialirkan ke daerah berjuluk Kota Kuda tersebut.
“Kami dapat banyak pencerahan. Teman-teman dari Kementerian mendukung penuh Pemerintah Kabupaten Kuningan. Insyallah, banyak program yang akan mengalir deras ke Kuningan,” ujarnya optimis.
Dian juga menyampaikan harapannya agar Menteri Maman bisa berkunjung langsung ke Kuningan dalam waktu dekat, sekaligus meninjau langsung potensi UMKM lokal yang terus berkembang.
Langkah Dian bukan hal baru. Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, ia sering menekankan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk stagnasi. Ia mendorong seluruh kepala perangkat daerah agar tidak menunggu, tetapi proaktif membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga pusat.
“Kita tidak bisa hanya berharap dari APBD. Kita harus kejar peluang di pusat. Jemput bola, jangan hanya duduk menunggu,” tegasnya.
Strategi “jemput bantuan” ini dinilai sejalan dengan visi pembangunan kolaboratif yang kerap digaungkan Dian. Menurutnya, pemerintah daerah mesti cerdas membangun jejaring agar tidak tertinggal.
Menariknya, pertemuan ke Kementerian UMKM ini juga melibatkan unsur legislatif dan politik, yakni Ketua Golkar Kuningan dan anggota DPRD. Langkah ini bisa dibaca sebagai sinyal kuat bahwa pembangunan ekonomi Kuningan sedang dirancang melalui orkestrasi lintas jalur—eksekutif, legislatif, dan partai politik.
Apabila janji program dari Kementerian benar-benar terealisasi, maka bukan tak mungkin UMKM Kuningan akan menjadi cerita sukses baru dalam lanskap pembangunan ekonomi Jawa Barat bagian timur. (ali)
