KUNINGAN — Pengunduran diri Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kuningan, Heni Susilawati, di tengah masa jabatan memicu sorotan tajam dan kekecewaan dari lembaga legislatif. Kabar mengejutkan ini merebak setelah Heni Susilawati mengunggah pesan bernada perpisahan kepada jajaran pegawai PDAU melalui akun media sosial pribadinya, bak sebuah tanda menyerah di tengah krisis yang melilit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.
Bahkan siang tadi Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, membenarkan kabar pengunduran diri Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Darma Putra Kertaraharja, Heni Susilawati. Surat pengunduran diri tersebut berlaku efektif mulai 1 November 2025 dan telah diterima secara resmi oleh Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian dan SDA selaku Dewan Pengawas PDAU.
Sementara, Anggota Komisi II DPRD Kuningan, Rana Suparman, tampil paling vokal menyikapi langkah Heni. Ia menilai, keputusan untuk melepaskan jabatan justru di tengah badai persoalan bukanlah solusi, melainkan tindakan lari dari tanggung jawab.
Menurut Rana, seorang direktur yang telah melalui mekanisme seleksi terbuka dan fit and proper test seharusnya memikul mandat dengan ketangguhan, bukan malah meninggalkan perusahaan dalam kondisi terombang-ambing.
“Kalau menurut saya, Bu Heni tidak perlu mundur. Tapi harus bisa menertibkan! Seorang direktur itu harus tangguh menghadapi persoalan, bukan meninggalkannya,” tegas Rana Suparman kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPRD Kuningan, Senin (3/11/2025). Pernyataan ini sekaligus menyiratkan kritik keras terhadap keberanian manajerial di tubuh PDAU.
Rana menekankan, Heni Susilawati diangkat atas kemauan sendiri, yang berarti ia seharusnya sudah memiliki pemahaman mendalam tentang peta dan kondisi internal PDAU sejak hari pertama menjabat. “Begitu sudah tahu peta dan keadaan di dalamnya, ya harus berani dan tangguh menyelesaikan. Jangan mundur di tengah jalan,” tambahnya, mengingatkan kembali esensi dari kepemimpinan yang berintegritas.
Analisis Rana Suparman terhadap PDAU tidak main-main. Ia menyebut bahwa persoalan yang membelit BUMD ini bersifat klasik dan struktural, menciptakan sebuah “lingkaran setan” yang terulang dari tahun ke tahun. Tanpa terobosan dan inovasi yang berani, PDAU akan terus terperosok dalam lubang yang sama.
“Masalahnya itu-itu saja, tidak ada modal, tidak punya jenis kegiatan yang pasti, sementara karyawan tetap harus dibiayai. Kalau usahanya tidak berkembang, bagaimana mau bertahan?,” keluhnya.
Mantan Ketua DPRD Kuningan ini menyoroti ketergantungan kronis PDAU pada unit usaha lama yang telah stagnan tanpa adanya diversifikasi bisnis baru. Menurutnya, siapapun yang menduduki kursi direktur akan menghadapi jalan buntu yang sama selama model bisnis tidak segera diperluas.
“Kalau jenis usahanya tidak ditambah dan dikembangkan, sumber anggarannya dari situ-situ saja. Tidak akan cukup untuk operasional, apalagi menghasilkan keuntungan,” ujar Rana.
Komisi II DPRD, kata Rana, telah berulang kali memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan perhatian ekstra kepada PDAU. Rekomendasi tersebut mencakup pendampingan manajerial, penyusunan rencana kerja yang realistis, dan dukungan modal yang proporsional.
Namun, Rana menyimpulkan bahwa hambatan utama bukan lagi pada minimnya konsep atau strategi, melainkan pada lemahnya keberanian eksekusi di tingkat manajemen PDAU.
“Konsep sehebat apapun tidak ada artinya kalau tidak berani dijalankan. Harus ada keberanian untuk menghadapi seluruh komponen dan menuntaskan masalah,” tandasnya.
Sebagai langkah konkret, Rana mendorong Pemda dan manajemen PDAU yang tersisa untuk segera duduk bersama dan merumuskan arah usaha baru yang lebih produktif dan berkelanjutan. Ia menunjuk potensi besar yang selama ini terabaikan, seperti pemanfaatan aset Pemda, khususnya lahan tidur yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kuningan.
“Berapa banyak tanah milik Pemda yang tidak produktif? Ayo dihitung berapa hektar. Kalau itu dikelola PDAU menjadi lahan pertanian atau agribisnis terintegrasi dari hulu ke hilir, hasilnya bisa besar,” pungkas Rana, memberikan catatan solusi yang jelas di tengah kekosongan kursi kepemimpinan BUMD tersebut. Tantangan kini berada di tangan Pemda untuk segera mengisi kekosongan direktur dengan figur yang tak hanya cerdas konsep, namun juga berani bertindak menuntaskan “dosa-dosa” struktural PDAU. (ali)
