KUNINGAN – Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Kuningan diterpa langkah tak terduga dari pucuk pimpinan. Direktur Utama Heni Susilawati resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada awal Oktober 2025. Keputusan ini mengejutkan mengingat masa baktinya seharusnya masih panjang, baru akan berakhir pada tahun 2027.
Kabar mundurnya Direktur PDAU itu dibenarkan oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Kuningan, Tatik Ratna Mustika. Tatik saat ini tengah memproses administrasi pemberhentian Heni dan menyiapkan penunjukan pengganti sementara.
“Surat pengunduran diri sudah disampaikan kepada Bapak Bupati. Saat ini kami sedang menyiapkan SK pemberhentian sekaligus Plt (Pelaksana Tugas) yang akan mengisi posisi Direktur sementara waktu,” ujar Tatik, saat dikonfirmasi cikalpedia.id, Senin (3/11/2025).
Tatik menjelaskan, proses administratif saat ini tengah berjalan sesuai prosedur. Ada masa transisi sekitar satu bulan antara diterimanya surat pengunduran diri hingga keputusan efektif berlaku. “Kalau suratnya masuk November, efektifnya nanti di awal Desember. Jadi memang ada masa persiapan untuk penyusunan SK dan penyesuaian administrasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tatik mengungkapkan bahwa dalam surat resminya, Heni Susilawati menyatakan alasan pengunduran dirinya adalah untuk fokus pada pengembangan karier pribadi. “Alasan yang disampaikan cukup jelas dan bersifat pribadi. Beliau ingin fokus pada pengembangan karier dan beberapa hal yang membutuhkan perhatian di luar perusahaan. Jadi pengunduran diri ini murni atas keinginan sendiri, bukan karena tekanan,” ujarnya.
Meskipun mundur mendadak, Tatik memastikan bahwa tidak ada wacana atau rencana pembubaran PDAU. Badan usaha milik daerah masih memiliki izin operasional hingga tahun 2057 untuk Kawasan TNGC dan tetap menjadi salah satu instrumen ekonomi daerah yang strategis.
“Enggak ada wacana pembubaran. PDAU masih punya izin panjang dan aset yang harus terus dikelola. Kita pertahankan dulu, sambil menyiapkan langkah-langkah pembenahan dan strategi ke depan,” tegas Tatik, menjamin roda perusahaan tetap berputar.
Untuk menjaga stabilitas manajemen dan operasional, Pemkab Kuningan akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) sebagai pengganti sementara hingga adanya mekanisme penetapan direktur definitif dilakukan. Penunjukan Plt ini krusial agar pelayanan publik dan pengelolaan unit usaha PDAU, yang mencakup berbagai sektor bisnis daerah, tidak terganggu.
“Yang penting roda perusahaan tetap berjalan dan pelayanan ke masyarakat tidak terganggu. Sekarang kami fokus menyelesaikan SK pemberhentian dan penunjukan Plt-nya,” pungkas Tatik.
Tatik menambahkan, pemerintah daerah juga tetap membuka peluang untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan unit-unit usaha PDAU. Kerjasama ini akan dipertimbangkan, asalkan memenuhi ketentuan teknis dan regulasi yang berlaku. Ia mencontohkan, pernah ada pembahasan kerja sama saat di Balong Dalem, namun belum memenuhi syarat.
“Kalau nanti ada mitra yang lebih siap dan profesional, tentu akan kita pertimbangkan. PDAU membutuhkan profesionalisme tinggi untuk memaksimalkan potensi aset daerah,” katanya, mengisyaratkan bahwa manajemen baru, baik Plt maupun definitif, akan dihadapkan pada tugas besar untuk menyehatkan dan mengoptimalkan aset BUMD tersebut.
Mundurnya direktur yang menjabat hingga 2027 ini secara tidak langsung membuka jalan bagi Pemkab Kuningan untuk mengevaluasi total kinerja dan manajemen PDAU, serta merumuskan strategi baru yang lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi lokal.
Terpisah, Heni Susilawati saat dikonfirmasi enggan memberikan jawaban atas mundurnya dia dari jabatan Direktur PDAU Kuningan. Namun dia memastikan nanti ada waktunya untuk angkat bicara.
“Sementara saya no coment dulu, nanti biar sekalian dalam satu waktu kita bertemu dengan rekan – rekan media,” ujarnya singkat.(ali)
