KUNINGAN – Dinamika internal birokrasi Kabupaten Kuningan memanas menjelang penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Kursi tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah tersebut kini menjadi medan perebutan yang menimbulkan tanda tanya besar. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa hanya 12 pejabat eselon II yang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tahapan asesmen seleksi Sekda. Jumlah yang minim ini sontak memicu spekulasi liar di kalangan internal pemerintahan maupun di ruang publik.
Pertanyaan kritis yang mengemuka adalah mengapa hanya 12 nama yang diizinkan masuk gelanggang? Padahal, jumlah pejabat eselon II di Kabupaten Kuningan berada di angka yang jauh lebih banyak. Kondisi ini membuat publik bertanya, apakah puluhan pejabat lain dinilai tidak memenuhi standar, tidak berminat bersaing, atau justru terhalang oleh faktor-faktor non-teknis seperti komunikasi politik dan dinamika kekuasaan internal?
Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa dua belas nama yang maju merupakan pejabat yang diklaim telah lolos parameter ketat Manajemen Talenta (MT). Sistem MT, yang saat ini menjadi rujukan baku pemerintah, mengevaluasi kinerja, kompetensi, hingga rekam jejak integritas seorang pejabat. Pejabat yang lolos MT dianggap siap bersaing memperebutkan kendali administrasi pemerintahan, koordinasi antar perangkat daerah, dan posisi strategis sebagai “mesin kendali” kebijakan Bupati ke depan.
Nama-nama yang telah dipastikan masuk dalam bursa perebutan kursi Sekda antara lain adalah Pj Sekda saat ini, Wahyu Hidayah, Kadis DPMD Kuningan H.M. Budi Alimuddin, Asda II Setda Kuningan Wawan Setiawan, dan Asep Taufik Rohman, yang sebelumnya sempat menjabat Pj Sekda selama enam bulan.
Selain empat nama tersebut, bursa calon diramaikan oleh Guruh Irawan Zulkarnaen (Kadisnakertrans), dr. Susi Lusiyanti (Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM), dan Agus Basuki (Staf Ahli Bidang Pemerintahan). Daftar tersebut juga memuat H. Deniawan (Kepala DPPKBP3A), dr. Deki Saefullah (Direktur RSUD 45), H. Nurahim (Kepala Disarpus), H. Deni Hamdani (Sekretaris DPRD), serta U. Kusmana (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).
