“Indonesia harus bergerak ke arah itu. Pemerintah sedang membangun kilang, jaringan gas, hingga peremajaan kapal. Semua itu bagian dari fondasi ketahanan energi,” ujarnya.
HRA juga menekankan bahwa ketahanan energi bukan konsep jangka pendek yang hanya muncul menjelang libur Nataru. Ia adalah kerja berkelanjutan yang membutuhkan sinergi investasi, percepatan birokrasi, dan komitmen politik yang kuat.
Oleh karena itu, HRA menilai PGN harus memainkan peran yang lebih agresif, tidak sekadar mengikuti pola lama yang berjalan lambat. Bali, sebagai daerah strategis pariwisata, diprediksi menjadi laboratorium penting untuk mewujudkan energi yang lebih bersih dan lebih stabil bagi Indonesia ke depan.
“Kami akan dukung penuh. Ketahanan energi adalah urgensi. Ini proyek masa depan,” tutupnya.
Dengan desakan kuat dari DPR dan dorongan politik tingkat nasional, percepatan jaringan gas bagi sektor pariwisata di Bali diharapkan tidak lagi berjalan sporadis. Hal ini krusial untuk memastikan sektor pariwisata dapat beroperasi secara efisien dan berkelanjutan, sekaligus mencapai visi nasional menuju kemandirian energi yang lebih bersih. (red)
Sumber : https://www.dpr.go.id/
