KUNINGAN — Anggota Komisi XII DPR RI, H. Rokhmat Ardiyan, mengingatkan pentingnya integritas pejabat publik dalam mengelola keuangan daerah. Menurut politikus yang akrab disapa HRA itu, seorang pemimpin harus menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Pernyataan tersebut disampaikan HRA saat memberikan prakata pada agenda sosialisasi Pemanfaatan Tenaga Nuklir di Arunika Eatery, Selasa (25/8/2026).
Saat ditanya wartawan, HRA mengatakan, jabatan publik bukan sekadar posisi kekuasaan. Jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran dan pada akhirnya dipertanggungjawabkan.
“Kita kan semuanya punya mimpi, kita punya harapan. Tidak hanya di Kuningan, di Jawa Barat, di Indonesia, ketika menjadi pejabat negara, siapa pun harus menjalankan tugas ini dengan amanah,” ujar HRA.
Menurut dia, pemimpin harus bekerja dengan hati dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas. Kepentingan pribadi, kata HRA, semestinya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan tanggung jawab kepada masyarakat.
“Urusan pribadi nomor sekian. Saya kira kita jadi pejabat ini adalah bentuk pengabdian,” katanya.
HRA juga mengingatkan bahwa jabatan memiliki batas waktu. Kekuasaan yang melekat pada seorang pejabat pada akhirnya akan berakhir sehingga setiap kebijakan yang dibuat selama menjabat harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Baju kita akan dilepas, jabatan kita juga ada waktunya. Kemudian kita meninggal juga pengen dalam kondisi yang husnul khotimah,” tuturnya.
HRA menilai kejujuran dan keteladanan pemimpin menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab, bukan diutak-atik untuk kepentingan tertentu.
“Saya kira ini sangat penting semuanya. Pemimpin di mana pun berada harus memberikan teladan, contoh. Kalau pemimpinnya amanah, jujur, pasti rakyat akan percaya,” tegasnya.
Menurut HRA, kepercayaan masyarakat juga dapat menjadi modal politik bagi kepala daerah untuk melanjutkan pengabdian ke jenjang yang lebih tinggi. Rekam jejak selama memimpin akan menjadi salah satu ukuran masyarakat dalam menentukan pilihan.
“Pasti kepilih lagi. Bahkan dari bupati bisa jadi gubernur,” ujarnya.
Meski mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas anggaran, HRA memberikan penilaian positif terhadap kondisi pemerintahan Kabupaten Kuningan saat ini.
“Ya, Kuningan baik lah. Saya kira sudah on the track, berjalan dengan baik,” katanya.
HRA berharap prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas tetap menjadi pijakan dalam pengelolaan pemerintahan agar anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. ***
