KUNINGAN — Malam yang gelap di sejumlah sudut Desa Setianegara, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, bukan hanya persoalan lampu yang tak menyala. Ia menjelma simbol dari tumpukan persoalan pelayanan publik yang dirasakan warga. Keluhan itu mengemuka saat Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, turun langsung dalam agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Jumat (23/1/2026).
Bertempat di balai desa, forum dialog berlangsung terbuka. Warga, perangkat desa, kader pemberdayaan, hingga tokoh masyarakat bergantian menyampaikan aspirasi. Sejumlah isu krusial mencuat, mulai dari Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak berfungsi, minimnya dukungan bagi kader PKK, polemik pengangkatan PPPK, hingga persoalan bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran.
Keluhan pertama datang dari persoalan infrastruktur dasar. Warga mengungkapkan bahwa banyak titik PJU di lingkungan desa sudah lama padam. Kondisi ini dinilai mengganggu keamanan, terutama bagi warga yang beraktivitas pada malam hari.
“Kalau malam gelap sekali. Sudah beberapa kali dilaporkan, tapi belum ada perbaikan,” ungkap salah seorang warga.
Menurut mereka, ketiadaan penerangan jalan tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan, tetapi juga memunculkan kekhawatiran akan keamanan lingkungan.
Selain infrastruktur, perhatian warga juga tertuju pada sektor pemberdayaan perempuan. Kader dan Ibu PKK menyampaikan kekecewaan karena hingga kini belum ada bantuan dari pemerintah provinsi yang dapat menunjang kegiatan sosial dan ekonomi mereka di tingkat desa.
“Kegiatan tetap berjalan, tapi serba terbatas. Kami berharap ada perhatian dan dukungan yang lebih nyata,” ujar perwakilan kader PKK.
Isu lain yang tak kalah mengemuka adalah ketidakjelasan informasi mengenai pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Warga meminta kejelasan mengenai mekanisme, tahapan, serta peluang bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di sektor pelayanan publik.
Minimnya informasi resmi dinilai memicu keresahan dan simpang siur kabar di tengah masyarakat. Warga berharap adanya sosialisasi yang terbuka agar tidak menimbulkan harapan palsu maupun kebingungan berkepanjangan.
Dalam dialog tersebut, isu ketahanan pangan desa juga menjadi sorotan. Masyarakat menilai penguatan sektor pertanian dan pemanfaatan potensi lokal perlu mendapat dukungan berkelanjutan agar desa tidak hanya menjadi konsumen, tetapi mampu mandiri dalam menjaga ketersediaan pangan.
