Menurutnya, upaya itu harus diwujudkan secara bersama-sama, baik oleh setiap individu, kelompok masyarakat, dan instansi pemerintah. Para pemangku kebijakan harus menujukan keberpihakan kepada sebagian besar masyarakat, dan pihak yang berada di luar kekuasaan harus melakukan pengawasan dan kritik konstruktif untuk kebaikan bersama.
“Masyarakat harus kritis supaya pemangku kebijakan bisa adil dan berpihak pada rakyat. Begitupun elit kekuasaan harus mengeluarkan kebijakan yang kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh sebagian besar masyarakat,” tuturnya.
Kebijakan yang berpihak pada rakyat atau prilaku sederhana para pejabat, lanjutnya, akan memulihkan kepercayaan publik yang belakangan ini dinilai menurun. Ketika kepercayaan publik pulih maka diyakini akan membangkitkan partisipasi Pemilu atau Pilkada yang akan datang.
“Penomena flexsing atau pamer oknum pejabat atau para keluarganya yang habis dikuliti netizen harus jadi pelajaran untuk semua. Mari bersama-sama pulihkan kepercayaan publik untuk memperbaiki sistem negara ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut lagi, dosen yang juga aktif sebagai Redaktur Cikalpedia.id. itu menegaskan, demokrasi merupakan sistem terbaik dari sistem-sistem yang pernah ada. Melalui sistem ini seluruh warga negara yang memiliki hak pilih punya hak yang sama tanpa memandang kelas sosial. Karena itu, semua pihak mewujudkan tanggung jawabnya untuk menjaga masa depan Kuningan supaya lebih baik. (San)
