KUNINGAN – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau akrab disapa KDM enggan memberikan tanggapan terkait hasil survei elektabilitas yang disebut menempatkan dirinya lebih tinggi dibandingkan Presiden Prabowo Subianto.
Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Gubernur Jawa Barat itu mendapatkan elektabilitas 35%. Sementara itu, orang nomor satu di Indonesia hanya 14,5%.
Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat elektabilitas yang cukup signifikan antara Dedi Mulyadi dan Prabowo Subianto dalam simulasi yang dilakukan lembaga survei tersebut.
Namun, ketika ditanya mengenai elektabilitasnya yang disebut lebih tinggi dari Prabowo Subianto, KDM memilih tidak memberikan respons secara langsung.
Sebelumnya, KDM justru menekankan pentingnya pemerintah melakukan efisiensi dalam belanja serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
“Belanja harus makin efisien, infrastruktur dasar masyarakat harus terpenuhi. Jalan harus ditargetkan selesai 2028,” ujar KDM usai menghadiri kegiatan Sidang Paripurna Hari Jadi ke 528 Kuningan di Gedung DPRD Kuningan, Selasa, (1/9/2026).
Selain persoalan infrastruktur, KDM juga menyoroti pentingnya penataan ruang yang memperhatikan keberlangsungan lingkungan, khususnya kawasan Gunung Ciremai dan wilayah di sekitarnya.
Menurutnya, tata ruang harus mampu memberikan perlindungan terhadap sumber-sumber resapan air dan sumber air yang menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat.
“Tata ruangnya harus memberikan perlindungan pada sumber-sumber resapan air, sumber-sumber air, daerah ekologi paling utama Gunung Ciremai dan seluruh kakinya harus terjaga dan tidak boleh mengalami perubahan-perubahan peruntukan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan fokus KDM saat ini lebih diarahkan pada persoalan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan di Jawa Barat, ketimbang merespons isu politik mengenai tingkat elektabilitas.
Sementara pertanyaan wartawan mengenai hasil survei yang menyebut elektabilitas KDM berada di atas Prabowo Subianto pun tidak mendapatkan tanggapan dari KDM.
Sikap tersebut sekaligus memperlihatkan KDM memilih tidak memperpanjang pembahasan mengenai angka-angka elektabilitas dan lebih menekankan agenda pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Gubernur Jawa Barat.
