Cikalpedia.id — Beberapa kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang masih menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat diantaranya study tour dilarang, dan jam masuk sekolah dimajukan menjadi pukul 06.30 WIB.
Alasan Dedi sederhana, ia ingin membentuk disiplin, menghindari komersialisasi di dunia pendidikan, dan menekan biaya tak perlu bagi orang tua. Tapi seperti biasa, kebijakan yang lahir dari satu meja belum tentu bisa diterapkan di seluruh wilayah Jawa Barat yang luas dan beragam.
Tak butuh waktu lama, sejumlah kepala daerah angkat bicara. Alih-alih tunduk, mereka menyampaikan keberatan. Bahkan, ada yang secara gamblang menolak menjalankan kebijakan Gubernur.
Sejak lama, study tour di sekolah dianggap sebagai oase pembelajaran. Anak-anak tidak hanya duduk di kelas mendengarkan ceramah, tetapi mengalami langsung realitas sosial, sejarah, dan budaya di lapangan. Tapi ketika kegiatan ini dilarang lewat Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA, muncul kekhawatiran, apakah ruang belajar anak akan dipersempit hanya di balik dinding kelas?
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, adalah salah satu yang mengambil sikap berbeda. Ia tidak melarang study tour, asalkan tidak menjadi bagian dari penilaian akademik. Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menekankan pentingnya pengawasan dan aturan yang jelas, bukan pelarangan total.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, bahkan lebih lantang. Baginya, selama kegiatan itu edukatif dan disetujui orang tua, tak ada alasan untuk melarang.
Kebijakan lain yang juga menyulut kontroversi adalah perubahan jam masuk sekolah. Dedi ingin sekolah dimulai lebih pagi. Namun di banyak kota, hal ini menimbulkan masalah nyata: kemacetan, kelelahan, dan tekanan psikologis pada siswa dan orang tua.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, melakukan evaluasi selama sepekan, hasilnya jelas: 06.30 adalah terlalu pagi. Ia kemudian mengembalikan jam masuk ke pukul 07.00.
Di sisi lain, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menolak mentah-mentah kebijakan itu. Bogor, dengan topografi berbukit dan lalu lintas yang padat, tidak cocok memulai hari lebih cepat.
Di tengah polemik ini, muncul suara dari parlemen. Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak bisa diputuskan sepihak dari tingkat provinsi tanpa mendengar kepala daerah.
“Setiap daerah punya realitas sosial dan kapasitas berbeda. Harus ada koordinasi antara Pemprov dan Pemda, apalagi soal yang menyentuh kehidupan siswa langsung,” katanya.
Lalu tidak menolak ide dasar Gubernur. Ia justru mempertegas bahwa study tour sah-sah saja, asal memenuhi tiga kriteria: Edukatif dan kontekstual, tidak memberatkan biaya, dan memberikan hasil nyata bagi pembelajaran siswa
Ia juga mengingatkan, program seperti ini harus dirancang secara transparan, melibatkan komite sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan.
“Jangan sampai study tour jadi ajang komersialisasi. Tapi juga jangan dimatikan. Anak-anak perlu ruang belajar yang luas,” tambahnya.
Kasus ini membuka kembali diskusi penting: apakah kebijakan pendidikan bisa diseragamkan untuk semua daerah? Dalam praktiknya, banyak sekolah menghadapi tantangan berbeda: dari infrastruktur jalan, kondisi geografis, hingga latar belakang ekonomi keluarga.
Langkah kepala daerah yang berani mengambil keputusan berbeda menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekadar urusan administrasi, tapi keberpihakan.
Seperti kata Lalu Hadrian Irfani, pendidikan adalah sektor strategis yang menyentuh langsung masa depan bangsa. Dan masa depan itu tidak bisa dibangun dengan larangan semata, melainkan dengan ruang dialog dan kolaborasi yang terbuka. (Beng)
