Cikalpedia.id — Beberapa kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang masih menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat diantaranya study tour dilarang, dan jam masuk sekolah dimajukan menjadi pukul 06.30 WIB.
Alasan Dedi sederhana, ia ingin membentuk disiplin, menghindari komersialisasi di dunia pendidikan, dan menekan biaya tak perlu bagi orang tua. Tapi seperti biasa, kebijakan yang lahir dari satu meja belum tentu bisa diterapkan di seluruh wilayah Jawa Barat yang luas dan beragam.
Tak butuh waktu lama, sejumlah kepala daerah angkat bicara. Alih-alih tunduk, mereka menyampaikan keberatan. Bahkan, ada yang secara gamblang menolak menjalankan kebijakan Gubernur.
Sejak lama, study tour di sekolah dianggap sebagai oase pembelajaran. Anak-anak tidak hanya duduk di kelas mendengarkan ceramah, tetapi mengalami langsung realitas sosial, sejarah, dan budaya di lapangan. Tapi ketika kegiatan ini dilarang lewat Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA, muncul kekhawatiran, apakah ruang belajar anak akan dipersempit hanya di balik dinding kelas?
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, adalah salah satu yang mengambil sikap berbeda. Ia tidak melarang study tour, asalkan tidak menjadi bagian dari penilaian akademik. Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menekankan pentingnya pengawasan dan aturan yang jelas, bukan pelarangan total.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, bahkan lebih lantang. Baginya, selama kegiatan itu edukatif dan disetujui orang tua, tak ada alasan untuk melarang.
Kebijakan lain yang juga menyulut kontroversi adalah perubahan jam masuk sekolah. Dedi ingin sekolah dimulai lebih pagi. Namun di banyak kota, hal ini menimbulkan masalah nyata: kemacetan, kelelahan, dan tekanan psikologis pada siswa dan orang tua.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, melakukan evaluasi selama sepekan, hasilnya jelas: 06.30 adalah terlalu pagi. Ia kemudian mengembalikan jam masuk ke pukul 07.00.
