Usep juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga kualitas air di Kuningan. Kabupaten ini memiliki tiga daerah aliran sungai (DAS) besar Cisanggarung, Citanduy, dan Cideres yang kini mulai tercemar limbah rumah tangga dan sampah plastik.
“Kalau tidak ada upaya serius dari semua pihak, Kuningan akan kesulitan menjaga kelestarian alamnya, yang merupakan modal utama daerah,” katanya.
Masih ditempat yang sama, H. Rokhmat Ardiyan (HRA) dalam kesempatan itu menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara terintegrasi dari rumah tangga hingga tingkat kecamatan, dengan mengadopsi prinsip ekonomi sirkular yang dapat menambah pendapatan masyarakat.
“Dari sampah, kita bisa menggerakkan ekonomi desa. Kita akan jadikan beberapa desa sebagai percontohan pengelolaan sampah mandiri. Kalau desa kuat mengelola sampahnya sendiri, beban kabupaten berkurang, dan masyarakat mendapat tambahan penghasilan,” jelas legislator asal Kuningan tersebut.
HRA menambahkan bahwa inisiatif lingkungan ini sejalan dengan program-program sosial yang telah ia jalankan, seperti bantuan listrik gratis untuk 5.400 rumah tangga, program Rutilahu, serta beasiswa pendidikan. “Semua ini bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi kebersihan lingkungan juga bagian dari kesejahteraan itu sendiri,” tegasnya.
Dari sisi kebijakan, Herbita Simanjuntak dari Direktorat Penanganan Sampah KLHK menegaskan bahwa payung hukum pengelolaan sampah sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan berbagai Peraturan Pemerintah turunannya.
“Semua sudah ada payung hukumnya. Tantangannya sekarang adalah penerapan yang konsisten di tingkat rumah tangga dan desa agar hasilnya nyata,” ujarnya.
Melalui bimtek ini, pemerintah pusat dan daerah berharap pengelolaan sampah di Kuningan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga gerakan kolektif masyarakat yang membawa manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. (ali)
