Legislator Jabar Dorong Stabilisasi Pangan di Desa Cikadu

KUNINGAN – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, SE, kembali menegaskan pentingnya kerja kolektif dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan di tengah gejolak kebutuhan pokok yang terus membayangi masyarakat. Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Cikadu, Kecamatan Nusaherang, Kabupaten Kuningan.

GPM di desa tersebut berlangsung meriah. Warga berbondong-bondong datang membawa tas belanja kain, memanfaatkan momen untuk membeli beras, minyak goreng, gula, dan komoditas pokok lain dengan harga di bawah pasaran. Pemerintah Kabupaten Kuningan, bekerja sama dengan berbagai instansi, menghadirkan aneka kebutuhan pokok yang harganya belakangan ini naik-turun tanpa pola pasti.

Di tengah kerumunan, Ika Siti berdialog dengan warga dan pedagang. Ia menilai kegiatan GPM bukan sekadar ajang pasar murah, melainkan instrumen strategis pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Menjelang libur akhir tahun yang hampir selalu diikuti lonjakan permintaan dan potensi kenaikan harga, keberadaan GPM menjadi salah satu langkah antisipasi yang paling relevan.

Legislator PDI Perjuangan tersebut menegaskan fungsi GPM melampaui sekadar transaksi jual beli. “Gerakan Pangan Murah ini bukan hanya membantu masyarakat memperoleh pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Lebih dari itu, ini adalah alat kontrol pemerintah terhadap distribusi dan stabilitas pasokan,” ujar Ika.

Menurut Ika, fluktuasi harga bukan semata persoalan pasar. Ada rantai pasok yang panjang, data produksi yang tidak selalu akurat, dan distribusi yang masih tersendat di beberapa titik. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian.

“Pengendalian harga dan ketersediaan pangan adalah kerja bersama. Tidak bisa membebankan pada satu pihak saja,” katanya. Keterlibatan pelaku usaha, koperasi, kelompok tani, hingga institusi pendukung logistik harus berjalan beriringan.

Dalam dialognya dengan petani lokal, Ika juga menyoroti tantangan klasik sektor pangan: ketidakpastian produksi, minimnya akses sarana pertanian, sampai lemahnya perlindungan harga di tingkat petani. Menurutnya, kondisi tersebut bisa diatasi jika perbaikan data dilakukan secara serius.

Ketersediaan data produksi yang akurat, mulai dari luas tanam, potensi panen, hingga pergerakan distribusi, menjadi fondasi utama kebijakan pangan yang efektif. “Jika data kuat, program bisa tepat sasaran, dan harga jauh lebih mudah dikendalikan,” ujarnya.

Ika berharap Gerakan Pangan Murah tidak hanya hadir sesekali sebagai respons terhadap gejolak harga, tetapi menjadi program rutin di berbagai desa, terutama di wilayah yang rentan tekanan ekonomi. Konsistensi penyelenggaraan program seperti GPM memberikan kepastian jangka panjang bagi masyarakat terkait akses pangan.

“Kami di DPRD Jabar akan terus mendorong program-program yang berpihak pada masyarakat dan memastikan pemerintah hadir ketika dibutuhkan,” tutupnya.

Gerakan Pangan Murah di Cikadu hari itu mencerminkan bagaimana kebijakan publik bekerja langsung di lapangan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pesan Ika Siti menjadi pengingat bahwa stabilitas pangan tidak boleh diabaikan, karena dari pangan, ketenangan sosial masyarakat berakar. (ali)