KUNINGAN – Langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengganti Penjabat (Pj) Bupati Kuningan Iip Hidajat secara mendadak menuai kritik keras. Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, menyebut keputusan tersebut sebagai tamparan bagi demokrasi dan sistem pemerintahan daerah.
Menurut Uha, pencopotan Iip diduga kuat hanya berdasarkan surat permohonan dari tiga partai politik pendukung calon Bupati Dian Rachmat Yanuar, yaitu Partai Golkar, Gerindra, dan NasDem. Surat itu langsung direspons oleh Kemendagri tanpa konsultasi dengan DPRD Kuningan atau pemangku kepentingan lainnya.
“Ini kesalahan fatal. Tidak ada monitoring, evaluasi, atau penilaian kinerja yang objektif terlebih dahulu. Padahal masa tugas Pak Iip tinggal satu bulan lagi,” kata Uha, Kamis (18/7).
Kebijakan Tanpa Evaluasi, Dianggap Tendensius
Uha menyoroti bahwa pengambilan keputusan tanpa melalui proses evaluasi mencederai mekanisme birokrasi yang seharusnya menjunjung asas keadilan dan transparansi. Ia mempertanyakan peran lembaga resmi seperti DPRD dan Inspektorat Daerah.
“Kalau setiap pejabat bisa diganti hanya karena surat dari partai, lalu buat apa fungsi pengawasan DPRD, Inspektorat, dan sistem evaluasi kinerja? Buang-buang uang rakyat,” kritik Uha.
Lebih lanjut, ia menyebut isi surat pengaduan bernada tendensius dan zalim, seolah menumpahkan semua kesalahan kepada Pj Bupati yang baru menjabat.
